Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan mengenai kemampuan pemerintah Indonesia dalam membayar utang negara yang mencapai Rp9.138,05 triliun per akhir Juni 2025. Ia menegaskan, kondisi keuangan nasional masih sangat sehat dan jauh dari risiko gagal bayar (default).
“Kata siapa? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu, rasio ukuran-ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa. Bayar itu bukan soal mau atau mampu,” kata Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Rasio Utang dan Defisit Masih Aman
Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat utang (rating agency) menilai kemampuan suatu negara membayar utang hanya berdasarkan dua indikator utama: defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio).
“Rating agency melihat kita dua hal: mau atau mampu. Mereka pakai berbagai macam indikator, tapi dasarnya tetap defisit to GDP dan debt to GDP ratio,” ujarnya.
Lebih lanjut Purbaya menjelaskan, secara internasional, batas aman defisit APBN terhadap PDB adalah 3% dan rasio utang terhadap PDB sebesar 60%. Posisi Indonesia, kata Purbaya, masih jauh di bawah ambang batas tersebut.
“Defisit APBN kita masih di bawah 3%, dan rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%. Dengan standar internasional paling ketat pun kita masih prudent,” jelasnya.
Purbaya juga membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju. Menurutnya, sejumlah negara besar justru memiliki rasio utang jauh lebih tinggi dari Indonesia.
“Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100%. Sekarang Amerika ada di 100% debt to GDP ratio, Jepang 275%, Singapura gede banget. Jadi, dari ukuran itu, harusnya saya aman. Jadi, tidak usah terlalu panik,” katanya.
Komitmen Jaga Disiplin Fiskal
Selain itu, Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan menjaga disiplin fiskal dengan memastikan rasio defisit APBN terhadap PDB tetap di bawah 3%, baik tahun ini maupun tahun depan.
“Saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan,” tegasnya.
Namun, ia membuka peluang adanya perubahan kebijakan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai level tinggi, yakni di kisaran 7%.
“Nanti kalau kita sudah 7%, misalnya 7%, kita pertimbangkan, perlu tidak kita kurangi pajak, atau perlu tidak kita kurangi utangnya untuk nembus 8%. Tapi hitungannya sudah jelas di atas kertas, clear. Kalau saya sudah 7%, saya naikkan sedikit, orang juga happy,” tutupnya. (*)
