Mamuju (3/6/2022): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyatakan komitmennya untuk memetakan, mengkaji, hingga menawarkan rekomendasi atas beragam persoalan politik dan pemerintahan umum yang tengah di hadapi, baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Demikian disampaikan Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, dalam diskusi aktual bertema Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Serta Instansi Vertikal dalam Strategi Pelaksanaan Urusan Politik dan Pemerintahan Umum, di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (2/6/2022).
“Pertemuan kita pada siang hari ini sangat penting dalam rangka membahas urusan politik dan masalah pemerintahan umum. Dari diskusi aktual ini diharapkan akan terpetakan masalah-masalah juga kendala-kendala, untuk kita carikan solusinya bersama-sama. Oleh sebab itu, kami berharap partisipasi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pemikirannya,” ucap Eko guna memulai diskusi aktual.
Salah satu soal yang menjadi perhatiannya dalam politik adalah persiapan pemilu mendatang. Ia mengharapkan diskusi aktual ini turut mempelajari dan menindaklanjuti evaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.
“Kita tidak dapat mengabaikan evaluasi. Ada beberapa kendala yang menjadi perhatian kita, seperti TPS (Tempat Pemungutan Suara), surat suara, dan petugasnya. Ini perlu menjadi perhatian dan masukan dari kita bersama, dalam rangka meningkatkan kualitas sekaligus mencegah persoalan yang mungkin akan terjadi,” ujar Eko.
Meskipun begitu, ia tetap optimis berbagai persoalan yang mungkin akan terjadi dalam urusan politik dan pemerintahan umum dapat diselesaikan dengan baik.
“Kalau kita flashback ke belakang, pada tahun 2019 pada waktu pelaksanaan pemilu, banyak yang pesimis. Namun setelah terjadi, banyak orang yang memuji kita. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, pemilu yang diikuti oleh lebih dari dua ratus ribuan kandidat bisa terlaksana dengan baik,” lanjutnya.
Sebab itu, Eko mengingatkan, agar kinerja baik dapat diraih kembali diperlukan kerja sama antar berbagai pihak. “Dalam diskusi ini perlu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang turut serta memfasilitasi. Sehingga kita dapat saling _sharing_ untuk apa yang akan kita lakukan ke depan,” tuturnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, juga turut mengapresiasi diskusi aktual ini. Pihaknya berharap, dengan diadakan diskusi akan menambah pengetahuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya. “Kita memerlukan langkah-langkah konkret untuk dilakukan agar pemerintahan pusat dan daerah dalam kewenangannya masing-masing dalam urusan politik dan pemerintahan umum dapat diselesaikan,” ucap Akmal.
Sebagai tambahan informasi, diskusi ini adalah bagian dari kegiatan pembinaan hubungan pusat dan daerah dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Selain Kepala BSKDN dan Penjabat Gubernur, Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum BSKDN, Deputi V Bidang Koordinator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, dan Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hadir sebagai pemantik diskusi. (*)
