JAKARTA, NUSANTARA INFO: Penantian masyarakat selama kurang lebih 12 tahun terhadap regulasi baru tentang rumah susun (Rusun) di Jakarta mulai menemukan titik terang. DPRD DKI Jakarta melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rumah Susun guna membenahi tata kelola sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik, penghuni, pengembang, dan pengelola.
Pembentukan regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah susun yang selama ini dihadapi masyarakat. Selain mengatur aspek pembangunan, aturan baru ini juga diarahkan untuk memperjelas hak, kewajiban, serta batas kewenangan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan hunian vertikal.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pembahasan Ranperda Rumah Susun dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang dilibatkan antara lain asosiasi pemilik dan penghuni rumah susun, pengembang, hingga kementerian terkait.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya mengakomodasi kepentingan tertentu, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang selama ini berkembang di lingkungan rumah susun.
“Perda ini sudah ditunggu oleh masyarakat, kami berusaha menyelesaikannya dengan baik, dan kami berharap nanti dengan Perda ini bisa menjadi pegangan untuk kepastian hukum, baik bagi pemilik maupun pengembang dan juga pengelola rumah susun nantinya,” ujar Abdul Aziz, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, penyusunan regulasi harus mempertimbangkan kondisi nyata penyelenggaraan rumah susun di Jakarta. Dengan demikian, ketentuan yang nantinya ditetapkan dapat menjadi landasan hukum yang jelas sekaligus meminimalkan potensi konflik antara pemilik, penghuni, pengembang, dan pengelola.
DPRD DKI Bahas Kriteria Penghuni Rusunawa
Selain kepastian hukum dalam pengelolaan rumah susun, Bapemperda DPRD DKI Jakarta juga memberikan perhatian terhadap pengaturan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Salah satu isu yang menjadi pembahasan adalah penentuan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh fasilitas hunian tersebut. DPRD berencana berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta terkait pemanfaatan data desil sebagai salah satu pertimbangan dalam mengelompokkan calon penghuni Rusunawa.
Penggunaan data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan penerima manfaat secara lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga yang benar-benar membutuhkan hunian layak dengan biaya terjangkau.
Abdul Aziz mengatakan, pembahasan mengenai kriteria penerima Rusunawa masih memerlukan masukan dari perangkat daerah terkait. Karena itu, DPRD membuka ruang pembahasan lebih lanjut agar mekanisme yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Terkait dengan desil dan sebagainya untuk Rusunawa ya, ini akan kita bahas dulu, nanti kita berharap bahwa ini bisa mendapatkan masukan-masukan yang progresif dari dinas-dinas terkait,” ungkapnya.
Pengaturan mengenai Rusunawa menjadi bagian penting dalam Ranperda tersebut karena menyangkut akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Ketepatan penentuan calon penghuni juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset hunian milik pemerintah daerah.
Hunian Vertikal Jadi Solusi Keterbatasan Lahan Jakarta
Lebih jauh, Abdul Aziz menilai pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat Jakarta di tengah keterbatasan lahan.
Konsep hunian vertikal memungkinkan penyediaan tempat tinggal bagi lebih banyak masyarakat dengan penggunaan lahan yang lebih efisien. Pendekatan ini juga dinilai penting agar kebutuhan perumahan dapat berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan ruang terbuka hijau dan menyediakan fasilitas publik.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat, khususnya warga yang belum memiliki rumah, mendapatkan akses terhadap hunian yang layak.
“Dan kami berharap pada akhirnya bahwa rumah susun ini bisa menjadi alternatif bagi warga-warga masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah, karena memang kewajiban pemerintah untuk menyiapkan rumah bagi warganya,” tuturnya.
Melalui pembahasan Ranperda Rumah Susun, DPRD DKI Jakarta berharap penyelenggaraan hunian vertikal di Ibu Kota ke depan memiliki tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak.
Penyelesaian regulasi yang telah dinantikan selama kurang lebih 12 tahun ini menjadi salah satu langkah penting dalam menjawab persoalan perumahan di Jakarta. Namun, efektivitasnya nantinya akan sangat bergantung pada kejelasan aturan, ketepatan pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengelolaan rumah susun.
Dengan regulasi yang lebih komprehensif, rumah susun diharapkan tidak sekadar menjadi solusi keterbatasan lahan, tetapi juga mampu menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. (ADV)
