JAKARTA, NUSANTARA INFO: Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong penguatan kolaborasi lintas fraksi dan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen hingga mencapai 30 persen. Langkah ini dinilai penting guna memperluas peran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Hal tersebut disampaikan Suhud saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DKI Jakarta Periode 2024–2029 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Suhud menilai, peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif membutuhkan komitmen bersama dari seluruh unsur politik. Dukungan lintas partai dan fraksi diperlukan agar perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam politik dan menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan.
“Kita harus terus berjuang mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan,” kata Suhud.
Menurutnya, pengukuhan pengurus KPP DKI Jakarta harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat perjuangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.
Ia berharap, keberadaan kaukus tersebut dapat menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi bagi anggota legislatif perempuan dalam menyuarakan berbagai persoalan masyarakat.
“Kerja sama yang solid dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Suhud.
KPP DKI Diharapkan Perkuat Pemberdayaan Perempuan
Lebih lanjut, Suhud menyampaikan bahwa amanah kepengurusan KPP harus dimanfaatkan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus memperluas kontribusi mereka dalam pembangunan Jakarta.
Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam parlemen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan target keterwakilan, tetapi juga menyangkut pentingnya menghadirkan perspektif yang beragam dalam perumusan kebijakan publik.
Aspirasi perempuan dan anak, lanjutnya, perlu mendapatkan perhatian dalam berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari perlindungan, pemberdayaan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Suhud menegaskan, pembangunan Jakarta membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, sinergi antara anggota legislatif perempuan dari berbagai fraksi dan partai politik perlu terus diperkuat.
“Sinergi dan kolaborasi lintas fraksi perlu terus dibangun agar aspirasi perempuan dan anak dapat diperjuangkan secara lebih optimal,” pungkas Suhud.
Melalui penguatan peran KPP DKI Jakarta, diharapkan partisipasi perempuan dalam politik semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap lahirnya kebijakan publik yang responsif gender, inklusif, serta menjawab kebutuhan masyarakat Ibu Kota. (ADV)
