NUSANTARA UPDATE

Banggakan Indonesia, Bina Vokalia Bali Juara I di Tokyo International Choir Competition 2026 BGN Pecat 261 Pegawai Bermasalah, Sudaryono: Ada yang Terlibat Judi Online hingga Indikasi Korupsi GM for a Day 2026 Sukses Digelar, 43 Anak Jadi General Manager Hotel Santika Sehari Penuh Papua Barat Daya Siapkan Perdasus Masyarakat Hukum Adat, Pakar: Jadi Model Baru Pembangunan Berbasis Kampung Kaesang Umumkan Maju Caleg DPR RI Dapil V Jateng di Pemilu 2029

Menkomdigi: Registrasi Kartu SIM Wajib Biometrik Bukan untuk Persulit Masyarakat

Menkomdigi: Registrasi Kartu SIM Wajib Biometrik Bukan untuk Persulit Masyarakat

Mulai September 2026, Seluruh Bansos Pemerintah Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih

Dirjen Keuda Fatoni: Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pendanaan Infrastruktur dan Investasi Masyarakat

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026). Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan. “Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni. Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat. Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Tag: Kemenhaj

Wamenhaj Ajukan Persetujuan DPR untuk Transfer DP Haji 2027 Rp4 Triliun

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat09/07/202608/07/2026

Wamenhaj Ajukan Persetujuan DPR untuk Transfer DP Haji 2027 Rp4 Triliun

Nasional26/05/2026

Jelang Puncak Haji, Kemenhaj Minta Jemaah dan Petugas Patuhi Aturan

Kemenhaj Ingatkan Sanksi Haji Ilegal, Bisa Kena Blacklist 10 Tahun dari Arab Saudi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat02/05/202603/05/2026

Kemenhaj Ingatkan Sanksi Haji Ilegal, Bisa Kena Blacklist 10 Tahun dari Arab Saudi

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.