NUSANTARA UPDATE

Ditjen Bina Adwil dan Setmilpres Gelar Verifikasi Lapangan untuk Penghargaan Satyalancana Wira Karya di Kebumen Agus Fatoni Pastikan Komitmen Kuat Sumut dalam Pelaksanaan PON XXI Pj Gubernur Sumut Sebut Seluruh Panitia Telah Bekerja Keras Dalam Pelaksanaan PON XXI IKN Mulai Dibuka untuk Umum, Begini Cara Masuknya! Penandatanganan Keppres Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi: IKN Nusantara Harus Semuanya Sudah Siap

Penandatanganan Keppres Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi: IKN Nusantara Harus Semuanya Sudah Siap

Pengamanan Lingkungan Masyarakat Papua Batasi Ruang Gerak OPM

Kemendagri Dorong Penguatan Kota Cerdas dan Berkelanjutan Melalui Inovasi Teknologi

Kemendagri, Kemenkeu, dan Bank Indonesia Bersinergi Percepat Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia

Dirjen Dukcapil: Data yang Buruk Bisa Berujung Kegagalan Pengambilan Keputusan

Tag: Kementerian Perhubungan

Laut, Ragam, Transportasi25 November 202125 November 2021

Satu Abad Revitalisasi Pendidikan Kepelautan Indonesia, Menhub: Momentum Tingkatkan Kualitas SDM Kepelautan

[Baca Berita]

Jakarta (22/11/2021): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima kedatangan Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandi, Senin (22/11/2021). Dalam pertemuan tersebut dibahas peluang kerja sama sektor transportasi antara Indonesia dengan Papua Nugini. Di bidang atau subsektor perhubungan laut, Menhub mengatakan, Indonesia menjajaki peluang bagi para pelaku usaha logistik/perkapalan nasional, untuk mengembangkan rute pelayaran dari wilayah timur Indonesia menuju Papua Nugini. “Saya mendukung dibukanya pelayaran, yang memiliki peluang dalam pemenuhan komoditi ekspor dan impor antara kedua negara. Saya juga mendorong agar komoditas yang dapat diekspor ke Papua Nugini dapat diintegrasikan dengan komoditas yang diangkut dengan tol laut,” kata Menhub. Selanjutnya, di bidang perhubungan udara, akan menjajaki peluang penerbangan langsung dari Indonesia ke Papua Nugini. Sebelumnya, kerja sama penerbangan antar kedua negara telah diatur dalam perjanjian hubungan udara, yang telah ditandatangi pada Juni 2013. Dalam perjanjian itu disebutkan, bahwa kedua negara dapat melakukan penerbangan menuju kota Jakarta dan Denpasar untuk Indonesia, serta Port Moresby dan Lae untuk Papua Nugini. “Saya mendukung dilakukannya kajian yang lebih mendalam terkait pembukaan rute penerbangan langsung untuk membuka konektivitas udara antara kedua negara,” ujar Menhub. Kemudian di bidang perhubungan darat, Menhub mengungkapkan, akan menjajaki pembukaan rute lintas batas negara yang akan dioperasikan oleh Damri. Saat ini tengah disusun draf MoU-nya oleh Ditjen Perhubungan Darat, sebagai dasar hukum kerja sama angkutan lintas batas negara. “Ini menjadi peluang untuk meningkatkan potensi pariwisata dan perekonomian antar kedua negara,” ucap Menhub. Menhub berharap KBRI di Port Moresby membantu mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan berbagai upaya untuk peningkatan kerjasama di bidang transportasi kepada pihak Papua Nugini. Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Andriana Supandi mengungkapkan, peluang ini dapat diambil Indonesia untuk meningkatkan kerjasama di wilayah Pasifik. (*)

Transportasi22 November 2021

Indonesia Jajaki Peluang Kerja Sama Sektor Transportasi Dengan Papua Nugini

[Baca Berita]

Transportasi, Udara22 November 2021

Kemenhub Apresiasi Penambahan Rute Jakarta-Natuna Oleh NAM Air

[Baca Berita]

Laut, Transportasi18 November 2021

Peringati Hari Pahlawan 2021, KSOP Kelas I Panjang Selenggarakan Padat Karya Tahap II

[Baca Berita]

Laut, Transportasi17 November 2021

Pelabuhan Utama dan Pengumpan Dimanfaatkan Untuk Tunjang Program Tol Laut

[Baca Berita]

Darat, Transportasi12 November 2021

Kemenhub Dorong Masyarakat Gunakan Kendaraan Listrik

[Baca Berita]

Laut, Transportasi5 November 20215 November 2021

Indonesia Jajaki Pelayaran Langsung ke Brunei Darussalam

[Baca Berita]

Laut, Transportasi31 Oktober 2021

Tinjau Progres Pembangunan Pelabuhan Sanur, Menhub Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan di Tengah Pandemi

[Baca Berita]

Darat, Transportasi29 Oktober 2021

Fokus Zero Odol Tahun 2023, Dirjen Hubdat Lakukan Normalisasi Truk dan Sosialisasi PM 75/2021 di Sumut

[Baca Berita]

Jakarta (28/10/2021): Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2021 berhasil mempertahankan Predikat Badan Publik “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar secara daring pada Selasa (26/10/2021). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasinya kepada KIP yang telah melakukan penilaian terkait keterbukaan informasi publik kepada Kemenhub. “Alhamdulillah, kami bisa kembali meraih predikat badan publik informatif dari KIP. Terima kasih atas kerja baik dari jajaran Kemenhub. Penghargaan ini menjadi pemicu semangat kami untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik kepada masyarakat. Serta dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemenhub selaku badan publik,” jelas Menhub, Rabu (27/10/2021) Saat memberikan sambutan pada acara penganugerahan, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendorong agar Komisi Informasi Pusat terus berkolaborasi bersama pemerintah untuk terus mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tanah air. Wapres mengatakan Keterbukaan Informasi Publiik harus tetap dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan meski dalam masa pandemi Covid-19. Wapres juga meminta agar seluruh Badan Publik meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat melalui fasilitas transformasi digital, sehingga prinsip cepat, biaya murah dan tepat waktu dapat dipenuhi. Menurutnya, adanya pelayanan informasi publik yang baik maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara itu, Ketua KIP Gede Narayana mengatakan, pihaknya telah melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, dan hasilnya memperoleh nilai sebesar 71,37 secara keseluruhan, yang menunjukkan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air berada pada posisi sedang. Dari hasil monitoring evaluasi terhadap 337 Badan Publik tersebut, KIP mencatat klasifikasi Informatif sebanyak 83 Badan Publik, Menuju Informatif sebanyak 63 Badan Publik, Cukup Informatif sebanyak 54 Badan Publik, Kurang Informatif sebanyak 37 Badan Publik, dan Tidak Informatif sebanyak 100 Badan Publik. “Kami mengingatkan agar Badan Publik yang sudah Informatif tidak cepat berpuas diri, dan terus menjadikan pelaksanaan KIP sebagi budaya untuk tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efisen, efektif,” kata Gede. Penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat ini melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa. (*)

Transportasi28 Oktober 2021

Kemenhub Kembali Meraih Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat

[Baca Berita]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

Headlines

Tag: Kementerian Perhubungan

Satu Abad Revitalisasi Pendidikan Kepelautan Indonesia, Menhub: Momentum Tingkatkan Kualitas SDM Kepelautan

Indonesia Jajaki Peluang Kerja Sama Sektor Transportasi Dengan Papua Nugini

Kemenhub Apresiasi Penambahan Rute Jakarta-Natuna Oleh NAM Air

Peringati Hari Pahlawan 2021, KSOP Kelas I Panjang Selenggarakan Padat Karya Tahap II

Pelabuhan Utama dan Pengumpan Dimanfaatkan Untuk Tunjang Program Tol Laut

Kemenhub Dorong Masyarakat Gunakan Kendaraan Listrik

Indonesia Jajaki Pelayaran Langsung ke Brunei Darussalam

Tinjau Progres Pembangunan Pelabuhan Sanur, Menhub Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan di Tengah Pandemi

Fokus Zero Odol Tahun 2023, Dirjen Hubdat Lakukan Normalisasi Truk dan Sosialisasi PM 75/2021 di Sumut

Kemenhub Kembali Meraih Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat

BACA BERITA DI GOOGLE NEWS