Jakarta (7/11/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri menerima audiensi mahasiswa internasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Lantai 1 Kemendagri, Selasa (7/11/2023).
Dalam kesempatan itu, Yusharto banyak berbicara mengenai pentingya inovasi pelayanan publik. Menurutnya, dengan berinovasi pemerintah daerah (Pemda) dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan murah. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Lewat berbagai inovasi yang dilakukan, pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih pintar dalam arti lebih mudah dipahami masyarakat, lebih murah dan menjadi layanan yang lebih baik,” terangnya.
Yusharto melanjutkan, berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah (IID) kini banyak daerah yang mencoba memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini misalnya terkait pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan secara online.
“Beberapa daerah sudah menggunakan AI (Artificial Intelligence) yang di antaranya digunakan untuk menagih pajak dan retribusi, ini semakin memudahkan masyarakat dengan demikian tidak lagi ada alasan untuk tidak tertib pajak,” jelasnya.
Sementara itu, Yusharto juga menyingung perihal kemandirian fiskal daerah. Dia mengimbau daerah agar terus menggali potensi lokal yang dimiliki untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. “Pemanfaatan potensi lokal bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tambahnya.
Meningkatnya PAD tidak hanya membantu daerah mencapai kemandirian fiskal, tetapi juga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Yusharto mengimbau daerah membangun sinergi dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta untuk mengembangkan potensi lokal.
“Ekonomi akan semakin baik dengan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan, termasuk pihak swasta,” pungkasnya. (*)
