Jakarta, Nusantara Info: Retreat Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 24-27 Oktober 2024 telah usai.
Retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak kesan positif pada jajaran Kabinet Merah Putih. Selain membangun kekompakan, banyak keseruan dan hal-hal baru yang didapat oleh para jajaran Kabinet Merah Putih saat mengikuti retreat tersebut untuk membuat Kabinet Merah Putih semakin solid dalam menjalankan tugasnya untuk bangsa ini.
Namun, di balik keseruan jajaran Kabinet Merah Putih dalam mengikuti retreat tersebut, terungkap berbagai fakta menarik, salah satunya adalah mengenai sumber biaya acara retreat tersebut.
Ternyata, biaya retreat tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dikutip dari Antara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding menyebutkan bahwa acara retreat dibiayai sendiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo yang membiayai sendiri,” ujarnya.
Mengenai biaya retreat yang ramai dibicarakan oleh masyarakat, pihak Istana pun angkat bicara.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang.
Selain itu, Hasan juga membeberkan fakta menarik lainnya terkait retreat, yakni acara tersebut telah dipersiapkan sejak satu bulan yang lalu oleh Presiden Prabowo Subianto, tepatnya sebelum pelantikan dirinya menjadi Presiden RI ke-8.
“Kegiatan retreat tersebut dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan tim sejak satu bulan sebelum dilantik,” ujarnya kepada wartawan, pada Senin (28/10/2024).
Dalam kesempatan itu, Hasan tak banyak mengulas terkait retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Namun yang pasti, acara retreat tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden Prabowo tidak meminta dukungan dari pihak manapun, termasuk Kementerian Pertahanan dan Sekretariat Negara, karena kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kementerian Pertahanan dan saat itu, Prabowo Subianto belum dilantik sebagai Presiden RI.
“Pada saat itu, Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Selain itu, beliau juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena belum dilantik sebagai presiden,” pungkas Hasan. (*)
