Surabaya (5/11/2022): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menerus melakukan monitoring, evaluasi (monev) dan asistensi dalam rangka mendorong realisasi APBD, penanganan dan pengendalian inflasi termasuk monev kondisi uang kas yang ada di Bank. Salah satu daerah tujuan monev dan asistensi di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan di Surabaya (26/10/2022).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan APBD terbesar, termasuk APBD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu dimaksimalkan realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada acara tersebut, Fatoni juga menyebutkan daerah dengan realisasi belanja tertinggi se-Provinsi Jawa Timur. “Kabupaten Pasuruan merupakan daerah dengan realisasi belanja tertinggi dengan tingkat realisasi sebesar 78,2% dari total anggaran belanja sebesar 2,8 triliun,” ujar Fatoni.
Pada sisi lain, Fatoni menerangkan, dana pemda yang ditempatkan di bank bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dipersiapkan untuk pembayaran yang sudah memiliki peruntukannya.
“Dana yang tersimpan di Bank merupakan uang Kas Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum terpakai, bukan semata-mata sengaja disimpan untuk mendapatkan keuntungan,” terangnya.
Bersamaan dengan itu, Fatoni juga meminta pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur untuk mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2022 dengan melakukan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah masing-masing.
“Upaya yang dilakukan pertama, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan penanganan inflasi di APBD Perubahan 2022 dan APBD Tahun 2023. Kedua, seluruh pemda memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, pemda segera melakukan lelang dini dan memanfaatkan e-katalog, baik e-katalog lokal, toko daring dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Keempat, pemda melaksanakan Rakor rutin minimal tiga (3) kali dalam satu tahun. Terakhir, kelima yaitu, pejabat pengelola keuangan ditetapkan setiap bulan November dan tidak menggunakan tahun anggaran,” ungkapnya.
Senada dengan Dirjen Bina Keuda, pada Rakor tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menekankan, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memaksimalkan realisasi APBD yang tinggal 2 (dua) bulan lagi.
“Perlu segera merubah Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengelola Keuangan tidak menggunakan Tahun Anggaran, namun perlu ditetapkan setiap tahun pada bulan November. Selain itu, perlu segera menganggarkan penanganan dan pengendalian inflasi pada Perubahan APBD (APBD-P) dan APBD Tahun 2023,” ujar Adhy Karyono.
Sebagai informasi, hadir secara langsung dalam Rakor tersebut yaitu Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Tim Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah dan Tim Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Selain itu, hadir secara langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain, Sekretaris Daerah Provinsi, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bappenda, Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, Inspektur Pembantu (Irban), Kabid dilingkungan Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Provinsi Jawa Timur.
Sementara dari Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Inspektur, Kepala Badan/Dinas yang menangani perencanaan Kabupaten/Kota, Kepala Badan/Dinas yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan aset, dan yang mengurusi pendapatan daerah Kabupaten/Kota, serta Kepala Bidang Anggaran Kabupaten/Kota. (*)
