Jakarta (23/10/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan validasi lapangan penerapan inovasi di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kegiatan tersebut, BSKDN berharap pelayanan publik terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan melalui inovasi baik digital maupun non-digital.
Kegiatan ini dilakukan bersama tim validasi dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (17/10/2023).
Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Widhi Novianto menjadi salah satu tim validasi. Dia mengatakan, Kabupaten Sumba Timur memiliki dua inovasi unggulan yang dilaporkan pada pemerintah pusat melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Inovasi tersebut meliputi SIBER WEB (Sistem Inovasi Berbasis Web) sebagai inovasi digital dan inovasi Pengendalian Belalang Kembara Secara Gotong Royong sebagai inovasi non-digital.
Widhi melanjutkan, inovasi SIBER WEB berangkat dari permasalahan banyaknya kunjungan pasien rawat jalan yang berdampak pada antrean panjang di loket pendaftaran. Pasalnya, masyarakat masih menggunakan sistem konvensional, yang mengharuskan pasien datang langsung ke klinik atau rumah sakit untuk mendaftar. Kini dengan SIBER WEB pasien hanya perlu melakukan pendaftaran online melalui web rumah sakit.
“Inovasi ini mendapat respon baik dari masyarakat, kendati masih ada masyarakat yang lebih nyaman menggunakan pendaftaran via WhatsApp. Hal ini harus terus diapresiasi, paling tidak rumah sakit sudah berusaha menyediakan pilihan model pendaftaran sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pengguna,” jelasnya.
Sementara itu, inovasi non-digital Pengendalian Belalang Kembara Secara Gotong Royong bermanfaat untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. Hal ini karena serangan belalang kembara (Locusta migratoria) dapat merusak budidaya berbagai tanaman di Sumba Timur. Tidak jarang, serangan belalang tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar.
“Kalau pada tahun sebelumnya Belalang Kembara hanya dikendalikan oleh Tim Brigade Proteksi Tanaman dari Dinas Pertanian, maka mulai tahun 2022 populasi Belalang Kembara secara gotong royong dikendalikan oleh masyarakat di tingkat desa melalui Regu Pengendalian Hama (RPH),” pungkasnya. (*)
