Jakarta, Nusantara Info: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berada dalam sorotan tajam menyusul pernyataan tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan membekukan Bea Cukai bila tidak ada perbaikan signifikan dalam waktu dekat.
Ancaman ini, menurut Purbaya, telah berulang kali disampaikan sebagai bentuk tekanan agar DJBC melakukan reformasi total.
Menanggapi pernyataan itu, Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama menilai ancaman tersebut sebagai bentuk koreksi serius bagi instansinya. Ia menegaskan komitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
“Itu bentuk koreksi dari Bea Cukai. Ke depannya kami akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Tak Ingin Sejarah Kelam Terulang
Djaka menegaskan dirinya tak ingin mengulang sejarah kelam masa pembekuan Bea Cukai pada era Presiden Soeharto, ketika fungsi kepabeanan dialihkan kepada perusahaan asing Société Générale de Surveillance (SGS) melalui PT Surveyor Indonesia pada 1985–1995 untuk memperbaiki tata kelola yang saat itu dinilai bermasalah.
“Apa yang menjadi sejarah kelam 1985–1995 itu tidak ingin kita ulangi. Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” katanya.
Fokus Pembenahan: SDM, Budaya Kerja, dan Pengawasan
Pembenahan pertama yang ditekankan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Djaka menyadari masih kuatnya stigma bahwa Bea Cukai identik dengan pungutan liar (pungli).
“Mulai dari SDM-nya, alat peralatan, dan image di masyarakat bahwa Bea Cukai sarang pungli—itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” tegasnya.
Selain SDM, peningkatan budaya kerja, produktivitas, serta penguatan pengawasan menjadi prioritas. Bea Cukai berupaya memperbaiki kualitas layanan di pelabuhan dan bandara sekaligus meningkatkan kepuasan pengguna jasa.
“Saat ada ketidakpuasan masyarakat, sedikit demi sedikit akan kita perbaiki,” ucap Djaka.
Pemanfaatan Teknologi AI untuk Cegah Penyelewengan
Dalam mendorong perbaikan kinerja, Bea Cukai mulai menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) guna mendeteksi indikasi under invoicing atau penggelembungan nilai transaksi impor. Inisiatif ini diharapkan mampu menutup celah penyimpangan di area yang selama ini dinilai rawan.
Djaka optimistis seluruh langkah pembenahan dapat tercapai dalam kurun waktu satu tahun.
“Harus optimis. Kalau tidak, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan makan gaji buta? Tentu tidak,” terangnya.
Purbaya: Jika Tidak Berubah, Pegawai Akan Dirumahkan
Sebelumnya, Purbaya kembali menegaskan rencananya untuk membenahi Bea Cukai. Ia bahkan menyatakan tidak segan memecat pegawai yang tidak ingin berubah.
Purbaya mengungkap telah mengajukan waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki DJBC sebelum mempertimbangkan langkah pembekuan total.
“Kalau memang nggak bisa perform, ya kita bekukan. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” kata Purbaya saat Rapimnas KADIN 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Pemerintah kini menunggu hasil implementasi reformasi Bea Cukai dalam satu tahun ke depan, yang akan menentukan apakah instansi ini mampu mempertahankan eksistensinya atau perlu langkah drastis lebih lanjut. (*)
