TANGERANG, NUSANTARA INFO: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, meminta pemerintah menyederhanakan prosedur ekspor yang menghambat daya saing produk Indonesia. Ia secara khusus menyoroti persetujuan teknis (pertek) yang dinilai perlu dibenahi agar pelaku usaha lebih mudah menembus pasar internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (14/10/2026).
Bahlil menegaskan, perluasan pasar ekspor tidak cukup hanya melalui perjanjian perdagangan internasional. Pemerintah juga harus memastikan kesepakatan tersebut dapat direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
“Prosedur ekspor jangan berbelit-belit. Pertek-pertek yang menghambat harus segera disederhanakan untuk kemajuan ekspor,” kata Bahlil dalam pidatonya.
Menurut dia, kebijakan perdagangan harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk nasional, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan agar perjanjian perdagangan internasional tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
“Setiap perjanjian perdagangan internasional harus konkret dan langsung berdampak pada rakyat. Jangan hanya teken-teken MoU, tetapi harus bisa direalisasikan,” ujarnya.
Ekspor Harus Didukung Pembiayaan dan Kemudahan Akses Pasar
Selain penyederhanaan prosedur, Bahlil menilai penguatan ekspor perlu didukung akses pembiayaan dan asuransi yang terjangkau bagi pelaku usaha.
Pemerintah juga perlu meningkatkan promosi produk Indonesia di negara tujuan ekspor, termasuk melalui pembukaan pusat-pusat promosi untuk mempertemukan eksportir nasional dengan calon pembeli internasional.
Langkah tersebut dinilai penting agar produk Indonesia tidak hanya mampu memasuki pasar baru, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan perdagangan dengan mitra luar negeri.
Bahlil turut mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas yang sudah berlaku secara maksimal oleh eksportir Indonesia. Dengan demikian, berbagai fasilitas dan peluang akses pasar yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi peningkatan transaksi perdagangan.
Ia menekankan bahwa upaya meningkatkan ekspor harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan regulasi, kemudahan prosedur, dukungan pembiayaan, hingga penguatan promosi.
Bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kemudahan tersebut menjadi penting untuk mengurangi hambatan ketika mulai memasuki pasar internasional.
Indonesia Bidik Pasar Afrika hingga Amerika Latin
Dalam pidatonya, Bahlil juga menyoroti pentingnya memperluas akses pasar ke negara-negara nontradisional. Kawasan yang menjadi perhatian meliputi Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Eropa Timur.
Menurut dia, perluasan pasar melalui perjanjian perdagangan bebas perlu terus ditingkatkan agar produk Indonesia memiliki daya saing yang lebih kuat.
Diversifikasi pasar dapat membuka peluang bagi eksportir nasional untuk menjangkau pembeli baru sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar tujuan tertentu.
Namun, perluasan akses tersebut perlu diikuti pemenuhan standar produk, kepastian pasokan, efisiensi logistik, serta pemahaman terhadap kebutuhan konsumen di setiap negara tujuan.
Bahlil juga menegaskan bahwa penguatan perdagangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi dan industrialisasi.
Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam secara optimal merupakan salah satu langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Produk yang telah melalui proses pengolahan di dalam negeri diharapkan memiliki nilai tambah lebih tinggi dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Selain hilirisasi, pemerintah membuka peluang kerja sama internasional dalam pengembangan investasi, transisi energi, dan teknologi digital sebagai fondasi ekonomi masa depan.
TEI 2026 Targetkan Transaksi US$17,5 Miliar
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyampaikan optimisme terhadap penyelenggaraan TEI 2026 sebagai sarana mempertemukan eksportir Indonesia dengan pembeli dan mitra dagang dari berbagai negara.
Ia menyebut laporan mengenai target transaksi TEI 2026 sebesar US$17,5 miliar. Bahlil juga menyinggung capaian penyelenggaraan 2023 yang, menurut paparannya, mencatat realisasi transaksi US$22,8 miliar dari target lebih dari US$16 miliar.
Berdasarkan angka tersebut, ia meminta agar transaksi pameran perdagangan Indonesia dapat melampaui target yang ditetapkan.
“Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2024,” kata Bahlil sebagaimana tercantum dalam materi pidato yang disampaikan.
Bahlil turut menyebut sekitar 16.895 calon pembeli telah terdaftar, termasuk 8.092 pembeli dari luar negeri yang berasal dari 134 negara.
Kehadiran calon pembeli internasional tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama bisnis dan meningkatkan potensi transaksi bagi eksportir Indonesia.
Meski demikian, angka target dan realisasi transaksi pameran perlu dibedakan dari nilai ekspor yang benar-benar terealisasi. Transaksi yang disepakati dalam pameran tidak serta-merta seluruhnya menjadi pengiriman barang atau penerimaan devisa pada periode yang sama.
Hilirisasi dan UMKM Jadi Bagian Strategi Ekonomi
Bahlil menegaskan, strategi ekonomi Indonesia tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan konsumsi domestik, dan pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.
Pemerintah, kata dia, mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi, termasuk melalui peningkatan akses digital dan keuangan agar usaha nasional dapat terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
Upaya tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok internasional, baik sebagai produsen, pemasok bahan baku, maupun eksportir produk jadi.
Pada saat yang sama, hilirisasi diharapkan memperkuat nilai tambah komoditas di dalam negeri. Pengembangan industri pengolahan, menurut arah kebijakan yang disampaikan Bahlil, perlu diikuti peningkatan investasi, penguasaan teknologi, dan kemampuan industri nasional bersaing di pasar global.
Dengan kombinasi kemudahan ekspor, perluasan pasar, penguatan UMKM, dan hilirisasi, pemerintah berharap perdagangan internasional dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan penyederhanaan regulasi benar-benar terlaksana, perjanjian dagang menghasilkan transaksi konkret, dan peluang yang muncul dari TEI dapat dimanfaatkan eksportir Indonesia secara berkelanjutan. (*)
