DPRD Kawal Perubahan Regulasi PAM Jaya untuk Percepat Akses Air Bersih

Bagikan

DPRD Kawal Perubahan Regulasi PAM Jaya untuk Percepat Akses Air Bersih
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyampaikan pandangan terkait pembahasan perubahan regulasi PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, NUSANTARA INFO: DPRD DKI Jakarta mengawal pembahasan perubahan regulasi terkait Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya untuk mempercepat pemerataan akses air bersih bagi masyarakat. Perubahan aturan tersebut diharapkan memberikan fleksibilitas pendanaan bagi PAM Jaya dalam menuntaskan pembangunan jaringan perpipaan dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp27 triliun.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta saat ini masih mendalami perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 terkait perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan perubahan regulasi diperlukan agar PAM Jaya memiliki keleluasaan dalam mencari sumber pendanaan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur air bersih.

Menurutnya, kebutuhan investasi yang besar menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan target akses air bersih 100 persen bagi seluruh warga Jakarta.

“Karena PAM ini membutuhkan dana sekitar Rp27 triliun untuk menyelesaikan program perpipaan dan akses 100 persen warga Jakarta terhadap air bersih,” ujar Abdul Aziz, Sabtu (14/11/2026).

Ia menegaskan, pemenuhan akses air bersih merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus didukung melalui kebijakan dan regulasi yang memadai. Karena itu, DPRD melalui Bapemperda berupaya memastikan perubahan Perda dapat menjadi landasan hukum untuk mempercepat program penyediaan air bersih di Ibu Kota.

“Jadi saya kira memang ini sebuah kewajiban bagi Pemda Jakarta untuk mendukung semua program yang berkaitan dengan penyediaan air bersih bagi warga Jakarta,” katanya.

Abdul Aziz menjelaskan, pembahasan perubahan regulasi tersebut tetap memperhatikan berbagai aspek, mulai dari hukum, administrasi, hingga politik. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu poin yang diharapkan dari perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya adalah terbukanya fleksibilitas dalam memperoleh pendanaan dari pihak ketiga. Dukungan pendanaan tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan investasi pembangunan jaringan perpipaan.

Baca Juga :  Hadiri Acara SPAN UM-PTKIN, Begini Pesan Gubernur Lampung Pada PTKIN

“Kami berharap dengan modal dasar ini nantinya PAM Jaya bisa lebih fleksibel mencari pendanaan dari pihak ketiga,” tuturnya.

Bapemperda DPRD DKI Jakarta berharap pembahasan perubahan Perda tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, PAM Jaya diharapkan dapat mengoptimalkan pendanaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur perpipaan.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mengejar target cakupan akses air bersih 100 persen bagi masyarakat Jakarta. Pemerataan layanan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan semakin banyak warga memperoleh akses air bersih yang layak.

“Agar target 100 persen itu bisa terpenuhi,” pungkas Abdul Aziz. (ADV)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait