JAKARTA, NUSANTARA INFO: Ketua DPP PDI-P sekaligus mantan calon presiden pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Ganjar juga meminta pemerintah memaksimalkan pengerahan sumber daya, mengalihkan anggaran untuk penanganan bencana, serta menanggung biaya pengobatan warga terdampak kabut asap.
Desakan tersebut disampaikan Ganjar melalui akun resmi X miliknya pada Selasa (20/10/2026). Dalam video yang diunggah, Ganjar tampak berbicara di tengah kepungan kabut asap.
“Umumkan karhutla sebagai bencana nasional,” tulis Ganjar, dikutip Rabu (21/10/2026).
Menurut Ganjar, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih serius dan terkoordinasi dari pemerintah. Penetapan status bencana nasional, menurutnya, perlu diikuti mobilisasi sumber daya secara maksimal agar pemadaman dan perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan lebih cepat.
Ia meminta pemerintah mengerahkan lebih banyak personel terlatih serta mengoptimalkan sarana transportasi darat, laut, dan udara untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Ganjar menilai seluruh sumber daya yang tersedia perlu dikoordinasikan secara efektif agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada dampak kesehatan dan ekonomi yang dialami masyarakat.
Ganjar Usul Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Karhutla
Selain pengerahan personel dan peralatan, Ganjar mendorong pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Ia mengusulkan agar anggaran program dengan pendanaan besar dialihkan sementara untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana dan membantu masyarakat terdampak.
Menurut Ganjar, penggunaan anggaran tersebut tidak boleh hanya diarahkan untuk pemadaman api. Pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat yang terganggu akibat kebakaran serta kabut asap.
“Refocusing anggaran. Alihkan sementara waktu anggaran program berdana besar untuk bencana nasional karhutla ini. Untuk apa saja? Selain pemadaman, juga untuk membantu ekonomi warga terdampak, bantuan sosial bagi warga, pedagang, dan UMKM misalnya,” tuturnya.
Ganjar juga menyoroti kebutuhan masyarakat yang menghadapi risiko kesehatan akibat paparan asap. Ia meminta pemerintah menanggung biaya pengobatan warga terdampak serta memastikan ketersediaan perlengkapan dan kebutuhan dasar untuk melindungi masyarakat.
“Pemerintah juga sebaiknya menanggung biaya pengobatan warga terdampak, mendistribusikan masker, oksigen dan kebutuhan lainnya untuk warga,” sambungnya.
Usulan tersebut menempatkan perlindungan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai bagian penting dari penanganan karhutla. Warga, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktivitasnya terganggu perlu mendapat perhatian, terutama di wilayah yang mengalami paparan asap berkepanjangan.
Sekolah Terdampak Asap Diminta Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh
Ganjar turut meminta pemerintah memperhatikan keselamatan anak-anak di wilayah yang dikepung kabut asap karhutla. Ia menyarankan agar kegiatan belajar tatap muka diliburkan apabila kondisi udara membahayakan kesehatan siswa.
Sebagai alternatif, kegiatan belajar dapat dilanjutkan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ). Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi paparan asap terhadap anak-anak tanpa mengabaikan keberlangsungan pendidikan mereka.
Menurut Ganjar, keputusan mengenai kegiatan belajar perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan dan risiko kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memastikan bahwa keselamatan siswa menjadi prioritas ketika kualitas udara memburuk akibat karhutla.
Selain sektor pendidikan, Ganjar meminta para pejabat terkait berkantor di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dengan turun langsung ke lokasi, para pejabat diharapkan dapat memahami kondisi masyarakat dan tingkat kedaruratan yang dihadapi.
“Kerahkan seluruh pejabat terkait untuk ngantor di wilayah karhutla. Dengan merasakan sendiri sesaknya bernafas dalam kepungan asap dan mengetahui sendiri kondisi lapangan, para pejabat akan lebih mengetahui tingkat urgensinya sehingga penanganan bisa lebih cepat dilakukan,” imbuh Ganjar.
Penanganan Karhutla Perlu Perhatikan Dampak Kesehatan dan Ekonomi
Desakan Ganjar kepada Presiden Prabowo mencakup sejumlah aspek, mulai dari penetapan status bencana, pengerahan sumber daya, refocusing anggaran, bantuan kesehatan, perlindungan pendidikan, hingga pemulihan ekonomi warga terdampak.
Rangkaian usulan tersebut menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup dilakukan melalui pemadaman api. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan, akses pengobatan, bantuan kebutuhan dasar, dan dukungan untuk mempertahankan penghidupan.
Penetapan karhutla sebagai bencana nasional sendiri merupakan kewenangan pemerintah yang harus mempertimbangkan ketentuan dan indikator penetapan status bencana. Karena itu, desakan Ganjar merupakan usulan politik yang masih memerlukan keputusan pemerintah, bukan penetapan status yang telah berlaku.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan dalam pernyataan Ganjar tersebut mengenai keputusan baru pemerintah untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Perkembangan penanganan karhutla dan kebijakan pemerintah selanjutnya menjadi hal yang perlu dicermati, terutama terkait upaya menekan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, dan perekonomian di wilayah terdampak. (*)
