Jakarta (20/3/2023): Pada penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) tahun 2022, partisipasi pemerintah daerah (Pemda) dinilai meningkat cukup signifikan. IGA merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi daerah terinovatif. Pada tahun 2022, sebanyak 510 Pemda melaporkan inovasinya dengan total inovasi sebanyak 26.900 inovasi. Angka tersebut diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan dalam acara Penajaman Program dan Kegiatan di Lingkungan BSKDN. Acara tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Senin (20/3/2023).
Lebih lanjut, Yusharto berharap, pada tahun 2023 partisipasi Pemda dalam melaporkan inovasi terus meningkat. Dirinya optimis pihaknya dapat mendorong Pemda untuk segera melaporkan inovasinya dengan tertib. Dia menambahkan, inovasi yang terlapor pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai 30.000 inovasi. Guna meningkatkan jumlah inovasi yang terlapor tersebut, dia meminta jajarannya untuk melakukan pendekatan terharap Pemda terutama kepada daerah yang belum melaporkan inovasinya.
“Masih terdapat sekitar 31 daerah yang tidak melaporkan inovasi. Di tahun 2023 di awal-awal ini, ayo kita dekati daerah-daerah tersebut sehingga proporsi daerah yang melaporkan inovasi di tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022,” jelasnya.
Dia juga mengimbau kepada jajarannya agar mengapresiasi Pemda yang melaporkan inovasinya pertama kali. Menurutnya, apresiasi tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemda untuk berlomba-lomba melaporkan inovasinya lebih dahulu.
“Mari kita tantang bersama terutama bagi daerah otonom baru di Papua (untuk melaporkan inovasinya), kalau bisa menjadi daerah yang pertama kali melaporkan inovasinya di tahun 2023,” imbau Yusharto.
Dalam kesempatan itu, Yusharto menjelaskan, untuk mendorong peningkatan jumlah inovasi daerah, pihaknya tengah melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak. Hal itu salah satunya kerja sama dalam pengembangan Jejaring Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) bersama Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kerja sama tersebut memungkinkan Pemda dapat saling berbagai informasi mengenai inovasi pelayanan publik.
“Kita akan saling berbagi data meng- interoperability -kan aplikasi yang kita miliki dengan aplikasi yang ada di LAN dan Kementerian PANRB dengan dukungan pembiayaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” pungkasnya. (*)
