JAKARTA, NUSANTARA INFO: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai memperkuat kesiapan fasilitas dan pelayanan pelabuhan untuk menghadapi Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Sebanyak 40 lokasi pelabuhan di seluruh Indonesia menjadi fokus monitoring dan evaluasi guna memastikan pelayanan penumpang berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar selama periode libur akhir tahun.
Kesiapan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kelancaran angkutan laut tidak hanya bergantung pada ketersediaan kapal dan rute pelayaran, tetapi juga kondisi fasilitas serta kualitas pelayanan di pelabuhan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi untuk memastikan kesiapan operasional pelabuhan menjelang periode Angkutan Nataru 2026/2027.
“Seluruh unsur terkait harus bekerja secara terpadu untuk memastikan proses embarkasi dan debarkasi penumpang berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman,” ujar Samsuddin dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelabuhan dalam Pelaksanaan Operasi Nataru 2026/2027, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan angkutan laut Nataru merupakan agenda nasional yang membutuhkan kesiapan menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan.
Melalui Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengidentifikasi 40 lokasi pelabuhan yang menjadi prioritas monitoring dan evaluasi kesiapan fasilitas.
Angkutan Laut Nataru 2025/2026 Layani 1,24 Juta Penumpang
Samsuddin menjelaskan, evaluasi kesiapan pelabuhan dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
Pada penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026, angkutan laut tercatat telah melayani sekitar 1,24 juta penumpang. Jumlah tersebut menjadi perhatian dalam mempersiapkan pelayanan pada periode Nataru berikutnya.
“Pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026, angkutan laut telah melayani sekitar 1,24 juta penumpang. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut harus menjadi perhatian kita bersama, terutama dalam mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan di pelabuhan,” jelasnya.
Ia meminta seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) melakukan evaluasi secara cermat berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Setiap kekurangan fasilitas maupun potensi kendala operasional diminta untuk diidentifikasi sejak dini agar dapat segera ditangani sebelum masa angkutan berlangsung.
Samsuddin juga mengapresiasi inisiatif Direktorat Kepelabuhanan yang mengoordinasikan evaluasi kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi fasilitas sekaligus menentukan kebutuhan penanganan di masing-masing pelabuhan.
Dermaga hingga CCTV Jadi Fokus Pemeriksaan
Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan, Triono, menjelaskan bahwa evaluasi kesiapan pelabuhan mencakup sejumlah fasilitas utama yang berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan penumpang.
Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain dermaga, ruang tunggu penumpang, toilet, area parkir, penerangan, kamera pengawas atau CCTV, serta fasilitas keselamatan dan keamanan pelabuhan.
Apabila ditemukan kerusakan atau kekurangan, setiap unit pelaksana teknis (UPT) diminta melakukan identifikasi secara jelas dan melengkapinya dengan dokumentasi.
Selain itu, UPT juga harus menyampaikan usulan penanganan serta langkah tindak lanjut yang diperlukan agar permasalahan fasilitas dapat segera diselesaikan.
“Oleh karena itu, saya meminta seluruh UPT agar mengisi matriks evaluasi secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap pelabuhan. Koordinasi dengan Direktorat Kepelabuhanan juga perlu dilakukan agar setiap permasalahan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Triono.
Kesiapan Pelabuhan Alternatif dan Antisipasi Cuaca
Tidak hanya fasilitas utama, evaluasi juga diarahkan pada kesiapan pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan operasional selama periode Nataru.
Koordinasi dengan operator pelabuhan dan perusahaan pelayaran juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan penumpang tetap berjalan optimal.
Selain itu, faktor cuaca dan potensi gangguan operasional selama periode libur akhir tahun perlu diantisipasi melalui koordinasi dan kesiapan seluruh unsur terkait.
Melalui monitoring, evaluasi, dan koordinasi secara intensif, Kemenhub berharap seluruh fasilitas dan pelayanan pelabuhan dapat dipastikan siap sebelum Angkutan Laut Nataru 2026/2027 dimulai.
Kesiapan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus memberikan jaminan perjalanan laut yang lebih aman, nyaman, tertib, dan lancar selama libur Natal dan Tahun Baru. (*)
