JAKARTA, NUSANTARA INFO: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematangkan persiapan penyelenggaraan angkutan laut dan penyeberangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Sebanyak 2.140 kapal dijadwalkan menjalani uji kelaiklautan pada 1–30 November 2026 guna memastikan aspek keselamatan pelayaran terpenuhi selama periode libur akhir tahun.
Persiapan tersebut mencakup kesiapan armada, fasilitas pelabuhan, pelayanan penumpang, serta penguatan pengawasan keselamatan pelayaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat, aman, tertib, dan lancar.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru. Menurutnya, peningkatan mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan kesiapan operasional dan pengawasan yang optimal.
Uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan Ditjen Perhubungan Laut. Pemeriksaan meliputi alat keselamatan dan pemadam kebakaran, jalur evakuasi, kondisi mesin dan navigasi, serta kesiapan awak kapal dalam menghadapi keadaan darurat.
Selain pemeriksaan fisik kapal, pelaksanaan safety drill dan self inspection juga diperkuat untuk memastikan prosedur keselamatan dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Saya meminta seluruh UPT memastikan pemeriksaan dilaksanakan secara menyeluruh dan setiap temuan ditindaklanjuti. Kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan tidak boleh dioperasikan,” tegas Samsuddin.
Untuk mendukung koordinasi selama penyelenggaraan angkutan Nataru, Posko Terpadu direncanakan beroperasi mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Sementara itu, pemantauan data penyelenggaraan angkutan berlangsung hingga 8 Januari 2027.
Posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi dan pemantauan dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru.
Antisipasi Lonjakan Penumpang dan Cuaca Ekstrem
Menghadapi potensi peningkatan jumlah penumpang, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan optimalisasi armada melalui penyesuaian jumlah dan jadwal kapal pada rute-rute yang diperkirakan mengalami lonjakan permintaan.
Kapal cadangan dan kapal negara juga disiagakan untuk mendukung pelayanan penumpang maupun penanganan kondisi darurat.
Penguatan sistem tiket daring dan pencatatan manifest secara real-time turut menjadi perhatian. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah kelebihan kapasitas serta memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal.
“Optimalisasi tiket daring dan pencatatan manifest secara real-time juga diperkuat untuk mencegah kelebihan kapasitas serta memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal,” ujar Samsuddin.
Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Nataru 2025/2026, jumlah penumpang angkutan laut mencapai 2,5 juta orang. Angka tersebut meningkat 33,60 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Pada sejumlah rute tertentu, kebutuhan angkutan selama periode puncak juga mengalami peningkatan sekitar 50–60 persen dibandingkan kondisi normal.
Untuk mengendalikan kepadatan di pelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan pengaturan akses masuk, penerapan sistem satu pintu, optimalisasi buffer zone, serta koordinasi dengan instansi terkait.
Operator pelabuhan juga dapat melakukan pembatasan hingga penghentian penjualan tiket apabila kapasitas kantong parkir penampungan telah terpenuhi.
Selain lonjakan penumpang, kondisi cuaca ekstrem menjadi faktor penting yang diantisipasi dalam penyelenggaraan angkutan laut. Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkuat untuk memantau perkembangan cuaca dan kondisi perairan.
Samsuddin menegaskan, Syahbandar memiliki kewenangan menunda keberangkatan kapal apabila kondisi cuaca tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran.
Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Kapal PELNI 30 Persen
Untuk mendukung keterjangkauan transportasi selama Nataru 2026/2027, pemerintah menyiapkan stimulus berupa diskon tarif dasar sebesar 30 persen bagi penumpang kelas ekonomi pada 25 trayek kapal penugasan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI).
Program tersebut menargetkan 414.630 penumpang dengan periode keberangkatan mulai 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Stimulus juga disiapkan untuk angkutan penyeberangan. Pemerintah merencanakan penghapusan 100 persen komponen tarif jasa kepelabuhanan di 14 lokasi pelabuhan yang telah ditetapkan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun sekaligus mendukung keterjangkauan layanan transportasi.
Samsuddin menegaskan, kelancaran penyelenggaraan angkutan Nataru membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pihak yang terlibat meliputi UPT Ditjen Perhubungan Laut, operator kapal dan pelabuhan, pemerintah daerah, BMKG, TNI/Polri, Basarnas, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Ia meminta seluruh operator memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan, sementara petugas di lapangan harus menjalankan pengawasan secara konsisten dan responsif.
Masyarakat juga diimbau membeli tiket melalui kanal resmi, mematuhi arahan petugas, serta mengikuti ketentuan keselamatan selama berada di pelabuhan maupun di atas kapal.
“Kami meminta seluruh operator memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan, sementara petugas di lapangan harus melaksanakan pengawasan secara konsisten dan responsif. Kami juga mengimbau masyarakat membeli tiket melalui kanal resmi, mematuhi arahan petugas, dan mengikuti ketentuan keselamatan selama berada di pelabuhan maupun di atas kapal,” tutup Samsuddin. (*)
