Berlin, Nusantara Info: Pemerintah federal Jerman tengah menghadapi dilema besar. Rencana menginvestasikan miliaran euro untuk infrastruktur transportasi, khususnya pembangunan jalan tol dan jalur kereta, terancam mandek karena keterbatasan anggaran. Situasi ini mengemuka seiring pembahasan Anggaran 2026 di parlemen Jerman (Bundestag).
Rancangan anggaran yang diajukan oleh Menteri Keuangan Federal dan Wakil Kanselir Lars Klingbeil (SPD) akan dibahas selama dua bulan sebelum diputuskan akhir November 2025. Namun perdebatan ini berlangsung panas karena pendapatan pajak tidak cukup untuk menutup pengeluaran negara, sementara utang Jerman telah kembali membengkak.
“Ini masa-masa sulit, kita harus mengambil keputusan berani dan terkadang tidak menyenangkan. Utang negara sangat besar,” kata Klingbeil dalam pembukaan pembahasan anggaran.
Jalan Tol Terancam Dihentikan
Menteri Transportasi Patrick Schnieder (CDU) mengingatkan, banyak proyek vital terancam dihentikan karena anggaran dipangkas. Dari sekitar 13.200 kilometer jalan bebas hambatan (Autobahn), setengahnya rusak parah. Sekitar 5.000 jembatan butuh perbaikan atau pembangunan baru. Jaringan kereta api juga mengalami keterlambatan besar akibat rel, stasiun, dan sistem sinyal yang rusak.
Klingbeil sebenarnya mengalokasikan hampir €12 miliar (Rp 234 triliun) dana pinjaman khusus untuk Kementerian Transportasi pada tahun ini, bahkan naik menjadi €21 miliar (Rp 409 triliun) pada 2026. Namun anggaran dasar kementerian justru dipangkas €10 miliar menjadi €28 miliar, sehingga memicu krisis pendanaan untuk proyek baru.
Menurut Schnieder, pemangkasan ini membuat 74 proyek pembangunan dan perluasan jalan tol serta 99 proyek jalan raya yang sudah direncanakan harus ditunda.
“Kami kekurangan sekitar €15 miliar untuk periode 2026–2029,” katanya.
Tekanan Politik di Bundestag
Komite Anggaran Bundestag meminta daftar proyek terdampak. Schnieder pun menyerahkan daftar itu lengkap dengan lokasi dapil anggota parlemen agar mereka memahami dampaknya terhadap pemilih masing-masing.
Meski begitu, Klingbeil tetap bersikukuh bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah renovasi dan pemeliharaan infrastruktur sebelum pembangunan baru. Hingga 2029, total €166 miliar (Rp 3.200 triliun) dialokasikan untuk investasi transportasi.
Kritik Oposisi dan Solusi PPP
Di daerah yang terdampak penghentian proyek, kemarahan masyarakat meningkat. Oposisi CDU/CSU menuntut pemerintah menepati janji pendanaan proyek yang sudah siap dibangun, apalagi setelah pemerintah mengambil utang sebesar €500 miliar. Kanselir Friedrich Merz berjanji akan membicarakan hal ini dengan mitra koalisi SPD.
Pemerintah kini melirik kemitraan publik-swasta (PPP) sebagai solusi kreatif. “Ada minat besar dari investor swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur Jerman,” kata Merz.
Proyek PPP ini diharapkan memperkuat pembiayaan pembangunan jalan tol dan jalur kereta baru.
Fraksi SPD mendukung prinsip “perbaikan sebelum pembangunan baru” agar infrastruktur vital bisa diperkuat terlebih dahulu. Pemerintah federal juga berupaya memanfaatkan dana pinjaman khusus secara fleksibel guna mengejar ketertinggalan investasi transportasi.
Meski tekanan anggaran sangat ketat, Jerman tetap berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur transportasinya agar tetap kompetitif di Eropa. Bagaimanapun, infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi, sehingga langkah penghematan harus sejalan dengan strategi pembangunan jangka panjang. (*)
