TANJUNGPINANG, NUSANTARA INFO: Sebanyak 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghentikan operasional sementara setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan perubahan mekanisme administrasi pencairan dana operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian sementara tersebut terjadi karena adanya penyesuaian prosedur pengajuan penambahan dana atau top up bagi dapur MBG. Dalam mekanisme baru, setiap SPPG diwajibkan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) sebelum mengajukan pencairan dana tambahan kepada BGN.
Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kepri, Rika Azmi, mengatakan perubahan mekanisme tersebut membuat pengelola SPPG harus menyelesaikan laporan penggunaan dana terlebih dahulu sebelum memperoleh tambahan anggaran operasional.
“Sekarang SPPG tak bisa sembarangan minta top up dana, tapi harus membuat laporan penggunaan dana harian (LPDH) dahulu, setelah itu baru BGN top up dana,” katanya di Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026).
Menurut Rika, sebanyak 34 SPPG yang berhenti beroperasi sementara tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Ia menegaskan, penghentian operasional tersebut bukan disebabkan pemangkasan anggaran maupun pengurangan dana operasional, melainkan kendala dalam penyesuaian sistem administrasi pencairan dana.
“Kendalanya di sistem administrasi saja, bukan pengurangan dana operasional SPPG maupun masalah lainnya,” ujarnya.
Penerima MBG di Kepri Capai 594 Ribu Orang
Di tengah penyesuaian operasional tersebut, cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kepulauan Riau terus berkembang.
Hingga Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG di Kepri tercatat mencapai 594.278 orang. Angka tersebut setara dengan 87,47 persen dari total target penerima manfaat sebanyak 679.402 orang.
Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar target penerima manfaat di wilayah Kepulauan Riau telah terjangkau program MBG.
Namun, pemerintah daerah masih mendorong percepatan pembangunan dan realisasi dapur MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Rika mengatakan masyarakat di wilayah 3T sangat menantikan pelaksanaan program tersebut. Karena itu, Satgas MBG Kepri terus mendorong BGN agar mempercepat realisasi layanan di daerah yang belum terjangkau.
“Warga di 3T sangat menantikan MBG. Makanya, kita gesa terus ke BGN agar segera terealisasi,” katanya.
226 Dapur MBG di Kepri Sudah Kantongi SLHS
Selain persoalan administrasi pencairan dana, Satgas MBG Kepri juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar memenuhi persyaratan kelayakan higiene dan sanitasi.
Berdasarkan data Satgas MBG Kepri, sebanyak 226 dari total 235 dapur SPPG di wilayah tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dengan demikian, masih terdapat sembilan dapur SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.
Rika mengingatkan pemenuhan SLHS menjadi persyaratan penting dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG.
Ia juga menegaskan BGN dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara atau suspend terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut.
“SPPG bisa di-suspend BGN apabila tidak mengantongi SLHS. Jadi tolong segera dilengkapi bagi yang belum,” tegas Rika.
Penghentian sementara 34 SPPG dan kewajiban pemenuhan administrasi maupun standar sanitasi menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG di Kepulauan Riau. Percepatan penyelesaian administrasi pencairan dana serta pemenuhan persyaratan operasional diperlukan agar distribusi makanan bergizi kepada masyarakat dapat berjalan sesuai target. (*)
