JAKARTA, NUSANTARA INFO: Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap tiga penyebab dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tersedia pada rekening virtual account (VA). SPPG diminta memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, memastikan kesesuaian data penerima manfaat, serta menggunakan anggaran secara disiplin agar operasional program tetap berjalan.
Penjelasan tersebut disampaikan BGN menyusul adanya sejumlah SPPG yang mengaku belum dapat melayani penerima manfaat MBG karena dana operasional belum tersedia pada virtual account.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan dana operasional tidak cair adalah tidak dilaksanakannya pelaporan penggunaan dana harian melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
Pelaporan tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekaligus pengawasan penggunaan anggaran program MBG.
“Yang pertama, karena SPPG yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan penggunaan dana harian dalam SIPGN atau Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan,” kata Tysa dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).
- SPPG Wajib Melaporkan Penggunaan Dana Harian di SIPGN
BGN menegaskan bahwa pelaporan penggunaan dana harian melalui SIPGN merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh SPPG.
Melalui pelaporan tersebut, penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketika laporan penggunaan dana harian tidak disampaikan, proses pemantauan dan verifikasi keuangan berpotensi terkendala. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang disebut BGN menyebabkan dana operasional tidak tersedia pada virtual account SPPG.
Karena itu, pengelola SPPG perlu memastikan pencatatan transaksi dan pelaporan penggunaan anggaran dilakukan secara rutin, akurat, dan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Kepatuhan terhadap administrasi keuangan juga diperlukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara tertib dan transparan.
- Data Penerima Manfaat MBG Harus Sesuai Penetapan
Penyebab kedua adalah ketidaksesuaian antara penerima manfaat yang dilayani SPPG dengan data yang telah ditetapkan dalam SPS-2 atau Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2.
Menurut Tysa, kesesuaian data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan penggunaan anggaran sesuai perencanaan.
“SPPG yang bersangkutan melayani penerima manfaat MBG yang tidak sesuai dengan data SPS-2, yaitu data Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2,” ujar Tysa.
Ketidaksesuaian data dapat menimbulkan kendala dalam proses verifikasi pelayanan dan penggunaan dana operasional. Oleh sebab itu, SPPG perlu memastikan jumlah serta data penerima manfaat yang dilayani sesuai dengan penetapan yang berlaku.
Validitas data juga penting untuk mendukung pengawasan terhadap penyaluran makanan bergizi kepada kelompok sasaran program.
Dengan pencocokan data yang tertib, pelaksanaan MBG diharapkan lebih akuntabel dan risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan.
- Penggunaan Anggaran SPPG Harus Disiplin
Faktor ketiga yang menyebabkan dana operasional tidak tersedia adalah kemungkinan SPPG mengalami kehabisan dana akibat penggunaan anggaran yang tidak disiplin.
Tysa menjelaskan, dana operasional harus digunakan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Atau bisa saja SPPG yang bersangkutan itu juga mengalami kehabisan dana karena tidak disiplin dalam penggunaan dana sebagaimana yang telah ditetapkan dan diperhitungkan sebelumnya,” kata Tysa.
Pengelolaan anggaran yang tidak sesuai perencanaan dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan. Karena itu, pengelola SPPG perlu mengendalikan pengeluaran, mencatat transaksi, dan menyesuaikan belanja dengan kebutuhan operasional yang telah diperhitungkan.
Disiplin anggaran juga diperlukan untuk menjaga agar ketersediaan dana dapat mendukung kegiatan pelayanan sesuai jadwal.
Namun, ketiga faktor yang disampaikan BGN tersebut tidak berarti setiap kendala pencairan dana pasti disebabkan oleh kesalahan SPPG. Penentuan penyebab pada masing-masing unit tetap perlu mengacu pada hasil pemeriksaan dan mekanisme administrasi yang berlaku.
Dana Operasional Berpengaruh terhadap Pelayanan MBG
Ketersediaan dana operasional menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kelancaran Program Makan Bergizi Gratis. Ketika dana tidak tersedia, kegiatan pelayanan berpotensi mengalami kendala, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan dan pelaksanaan kegiatan harian.
Karena itu, pengelola SPPG perlu memastikan seluruh kewajiban administrasi dan keuangan terpenuhi. Pemeriksaan data penerima manfaat, pelaporan melalui SIPGN, serta pengendalian pengeluaran menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko terhambatnya operasional.
Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan penanganan kendala administrasi juga perlu berjalan dengan jelas agar persoalan pencairan dana dapat segera diketahui penyebabnya dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Program MBG merupakan salah satu program pemerintah yang membutuhkan koordinasi antara BGN, pengelola SPPG, serta pihak terkait lainnya. Ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan menjadi bagian penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai sasaran.
Bagi SPPG yang mengalami kendala dana operasional, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelengkapan laporan penggunaan dana harian, mencocokkan data penerima manfaat dengan SPS-2, serta mengevaluasi realisasi anggaran. (*)
