Jakarta (15/11/2023): Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Perubahan atas PP No.36/2021 tentang Pengupahan memastikan upah minimum naik pada 2024.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP No.51/2023 yang mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa (α).
“Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha,” kata Ida dalam keterangan resminya, Senin (13/11/2023).
Namun demikian, pemerintah belum mengungkapkan berapa persen kenaikan upah minimum 2024. Sedangkan para buruh sebelumnya telah mengusulkan kenaikan UMP di angka 15%. Angka tersebut diperoleh dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country).
Merujuk pada PP No.51/2023, penetapan dan pengumuman upah minimum biasanya dilakukan pada akhir November. Untuk UMP biasanya paling lambat 21 November sedangkan UMK 30 November. UMP ini berlaku mulai 1 Januari di tahun berikutnya.
Berikut daftar UMP 2024 di 34 provinsi jika jadi naik 15%:
- Aceh: Rp3.413.666,00; menjadi Rp 3,925,715.90
- Sumatera Utara: Rp 2.710.493,93 menjadi Rp 3,117,066.95
- Sumatera Barat: Rp 2.742.476,00 menjadi Rp 3,153,847.40
- Riau: Rp 3.191.662,53 menjadi Rp 3,670,365.30
- Jambi: Rp 2.943.033,08 menjadi Rp 3,384,487.95
- Sumatera Selatan: Rp 3.404.177,24 menjadi Rp 3,914,803.55
- Bengkulu: Rp 2.418.280,00 menjadi Rp 2,781,022.00
- Lampung: Rp 2.633.284,59 menjadi Rp 3,028,276.60
- Bangka Belitung: Rp 3.498.479,00 menjadi Rp 4,023,250.85
- Kepulauan Riau: Rp 3.279.194,00 menjadi Rp 3,771,073.10
- DKI Jakarta: Rp 4.901.798,00 menjadi Rp 5,637,067.70
- Jawa Barat: Rp 1.986.670,17 menjadi Rp 2,284,670.50
- Jawa Tengah: Rp1.958.169,69 menjadi Rp 2,251,894.35
- DI Yogyakarta: Rp 1.981.782,39 menjadi Rp 2,279,049.30
- Jawa Timur: Rp 2.040.244,30 menjadi Rp 2,346,280.60
- Banten: Rp 2.661.280,11 menjadi Rp 3,060,472.00
- Bali: Rp2.713.672,28 menjadi Rp 3,120,722.80
- NTB: Rp 2.371.407,00 menjadi Rp 2,727,118.05
- NTT: Rp 2.123.994,00 menjadi Rp 2,442,593.10
- Kalimantan Barat: Rp 2.608.601,75 menjadi Rp 2,999,891.15
- Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013,00 menjadi Rp 3,658,164.95
- Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977,65 menjadi Rp 3,622,473.55
- Kalimantan Timur: Rp 3.201.396,04 menjadi Rp 3,681,605.40
- Kalimantan Utara: Rp 3.251.702,67 menjadi Rp 3,739,457.30
- Sulawesi Utara: Rp 3.485.000,00 menjadi Rp 4,007,750.00
- Sulawesi Tengah: Rp 2.599.456,00 menjadi Rp 2,989,374.40
- Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145,00 menjadi Rp 3,892,916.75
- Sulawesi Tenggara: Rp 2.758.984,54 menjadi Rp 3,172,831.60
- Gorontalo – Rp 2.989.350,00 menjadi Rp 3,437,752.50
- Sulawesi Barat – Rp 2.871.794,82 menjadi Rp 3,302,563.10
- Maluku – Rp 2.812.827,66 menjadi Rp 3,234,751.05
- Maluku Utara – Rp 2.976.720,00 menjadi Rp 3,423,228.00
- Papua – Rp 3.864.696,00 menjadi Rp 4,444,400.40
- Papua Barat – Rp 3282.000 menjadi Rp 3,774,300.00
