Kairo (3/10/2024): Direktur Jenderal (Dirjen) Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi Bersama delegasi Indonesia, yakni Tim Bappenas, Tim Dukcapil, serta Tim Bank Dunia bertolak ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri perhelatan akbar di bidang Digital Public Infrastructure (DPI), Selasa (1/10/2024). Konferensi Tingkat Tinggi DPI tersebut diselenggarakan di St. Regis, New Capital, Kairo, Mesir, dari tanggal 1-3 Oktober 2024.
Pada forum tersebut, Dirjen Teguh beserta delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah tokoh dan organisasi kunci penggiat DPI, seperti Pramod Varma, David Eaves, dan Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), serta Bill & Melinda Gates Foundation. Di sana, Dirjen Teguh memaparkan pencapaian dan tantangan Indonesia dalam mengembangkan DPI untuk mendukung transformasi digital, baik pada sektor publik maupun swasta di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan komitmen Indonesia membangun infrastruktur digital publik untuk memperkuat pembangunan global.
Pada sesi diskusi bilateral bertajuk “How Indonesia is Building Its Digital Public Infrastructure”, Dirjen Teguh juga menjelaskan bagaimana Indonesia membangun dan mengembangkan salah satu pilar utama DPI, yakni identity, sejak 2006 dan terus memperkuat infrastrukturnya hingga saat ini.
Pemanfaatan teknologi secara komprehensif terus dibangun oleh Ditjen Dukcapil sejak 2004, dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sistem dasar dalam pengelolaan administrasi kependudukan.
“SIAK terus dikembangkan dengan penerapan program KTP-el sejak tahun 2011 hingga saat ini. Penerapan KTP-el tersebut kemudian menjadi fondasi dari pengembangan Identitas Digital yang kemudian dikenal dengan nama IKD,” papar Dirjen Teguh.
Mulai 2013, Ditjen Dukcapil juga telah menerapkan proses verifikasi online dalam membantu lembaga pemerintah maupun swasta untuk melakukan verifikasi konsumen secara elektronik.
“Hal ini untuk mendukung dan mewujudkan layanan publik maupun layanan swasta yang lebih efektif, efisien, serta inklusif,” ujar Teguh.
Menurutnya, saat ini lebih dari 6.500 lembaga pemerintah maupun swasta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk verifikasi data penduduk ke Ditjen Dukcapil. Ini dapat terwujud karena tingkat perekaman KTP-el sangat tinggi, hingga mencapai 98 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el.
Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini rata-rata transaksi per hari untuk proses verifikasi data ke Ditjen Dukcapil mencapai 9 juta transaksi, baik untuk onboarding pada suatu layanan maupun untuk transaksi pada layanan oleh lembaga pengguna.
Melihat data-data yang dipaparkan oleh Dirjen Teguh, para tokoh utama DPI di forum tersebut, seperti Dr. Pramod Varma dan Professor David Eaves, sepakat bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan yang luar biasa dalam pengembangan dan implementasi DPI, khususnya dalam hal verifikasi identitas.
Kedua tokoh DPI tersebut juga sepakat untuk membawa contoh baik penerapan DPI di Indonesia ini ke forum-forum global, sehingga semakin banyak negara yang bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu role model terkait penerapan DPI di dunia. (*)
