Jakarta, Nusantara Info: Presiden RI Prabowo Subianto mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Meski demikian, pemerintah memastikan telah mengambil langkah tegas untuk menertibkan pengelolaan di lapangan, termasuk penutupan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak memenuhi ketentuan.
“Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan,” ujar Prabowo dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola, pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di berbagai daerah. Prabowo menyebut lebih dari 3.000 SPPG telah ditutup karena tidak sesuai standar pelaksanaan.
“Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ucapnya.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan memastikan program berjalan sesuai tujuan utama, yakni pemenuhan gizi masyarakat secara tepat sasaran dan berkualitas.
Pengawasan Diperluas hingga Daerah
Presiden juga membuka ruang pengawasan yang lebih luas kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR, kepala daerah, hingga pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota.
“Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota dewan DPR, bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak,” kata Prabowo.
Keterlibatan publik dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat memperkuat sistem kontrol terhadap pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi juga bagian dari amanah konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 yang mengatur tentang kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
62,4 Juta Warga Telah Terlayani Setiap Hari
Di tengah evaluasi yang dilakukan, pemerintah menyampaikan capaian signifikan program MBG yang telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat setiap hari di seluruh Indonesia.
Rinciannya meliputi 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil yang telah menerima manfaat program secara rutin.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perluasan cakupan program MBG untuk kelompok lanjut usia (lansia) yang hidup sendiri dan berada dalam kondisi rentan.
“Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang hidup sendiri, yang hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi,” ungkap Prabowo.
Evaluasi dan penertiban yang dilakukan pemerintah menegaskan bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada skala distribusi, tetapi juga kualitas tata kelola di seluruh rantai pelaksanaan.
Pemerintah menargetkan agar program ini terus diperbaiki secara berkelanjutan, dengan memperkuat pengawasan, transparansi, dan keterlibatan berbagai pihak.
Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, MBG diproyeksikan menjadi salah satu program strategis nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. (*)
