Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah resmi memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus perbaikan tata kelola program prioritas nasional tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengurangan anggaran dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar belanja negara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Kebijakan pemangkasan anggaran MBG langsung menjadi sorotan publik mengingat program tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Efisiensi APBN dan Perbaikan Manajemen MBG
Lebih lanjut Purbaya menjelaskan, bahwa pengurangan anggaran bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berjalan lebih efisien dan akuntabel.
Ia menegaskan, pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengelolaan dan mekanisme belanja program MBG agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang,” ujarnya.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo juga terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program tersebut.
Saat ini pemerintah masih menghitung skema penghematan terbaik agar program tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas layanan dan manfaat bagi masyarakat penerima.
Realisasi Anggaran Sudah Capai Rp75 Triliun
Meski mengalami penyesuaian anggaran, realisasi pelaksanaan MBG hingga April 2026 tercatat sudah berjalan cukup besar. Data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga 30 April 2026 anggaran MBG telah terserap Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu awal Rp335 triliun.
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun,” ucap Purbaya.
Program tersebut saat ini telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah membangun 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
Keberadaan dapur MBG menjadi salah satu tulang punggung pelaksanaan program karena berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi makanan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga kelompok rentan lainnya.
Program Strategis yang Terus Dievaluasi
MBG menjadi salah satu program dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2026. Pemerintah menilai program tersebut penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi stunting, dan memperbaiki status gizi masyarakat.
Namun dalam perjalanannya, program MBG juga menghadapi berbagai tantangan mulai dari efektivitas distribusi, tata kelola anggaran, kesiapan dapur pelayanan, hingga pengawasan kualitas makanan.
Sejumlah pihak sebelumnya juga menyoroti besarnya anggaran program tersebut di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan belanja negara lainnya.
Karena itu, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah dinilai menjadi upaya menjaga keseimbangan APBN sekaligus memastikan program tetap berjalan berkelanjutan.
Pemerintah memastikan evaluasi dan perbaikan tata kelola MBG akan terus dilakukan agar program unggulan tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Pemerintah Jaga Program Tetap Berjalan
Meski anggaran dipangkas, pemerintah menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas nasional. Evaluasi yang dilakukan lebih diarahkan pada efisiensi pengelolaan anggaran, bukan mengurangi cakupan manfaat program.
Dengan jumlah penerima yang telah mendekati 62 juta orang, program MBG dinilai tetap menjadi instrumen strategis pemerintah dalam membangun kualitas generasi muda Indonesia ke depan.
Pemerintah pun berharap pembenahan tata kelola dan efisiensi anggaran dapat memperkuat keberlanjutan program tanpa membebani kondisi fiskal negara secara berlebihan. (*)
