Jakarta, Nusantara Info: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 mengalami defisit sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi seiring realisasi belanja negara yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara pada awal tahun ini.
Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang terkendali dan sesuai desain APBN 2026 di tengah tekanan global serta kebutuhan belanja strategis nasional yang terus meningkat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi defisit tersebut masih relatif aman dan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Defisitnya tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Belanja Negara Tembus Rp1.082 Triliun
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi belanja negara hingga akhir April 2026 mencapai Rp1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini menunjukkan percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun, terutama untuk mendukung program prioritas nasional, perlindungan sosial, infrastruktur, hingga transfer ke daerah.
Belanja pemerintah pusat menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai Rp826 triliun. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp425,5 triliun.
Sementara itu, transfer ke daerah tercatat sebesar Rp256,8 triliun. Penyaluran dana ke pemerintah daerah tersebut dilakukan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, serta menjaga stabilitas ekonomi di tingkat regional.
Kenaikan belanja negara juga mencerminkan strategi fiskal ekspansif pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pendapatan Negara Naik, Tapi Masih di Bawah Belanja
Di sisi lain, pendapatan negara hingga April 2026 tercatat sebesar Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan. Meski meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan belanja negara sehingga memicu defisit fiskal.
Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp746,9 triliun.
Jika dirinci, penerimaan pajak mencapai Rp646,3 triliun, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp100,6 triliun.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp171,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,3 triliun.
Kemenkeu menilai pertumbuhan penerimaan negara masih cukup solid di tengah perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Keseimbangan Primer Masih Surplus
Di tengah posisi APBN yang defisit, pemerintah mencatat keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp28 triliun hingga April 2026. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal positif terhadap kesehatan fiskal nasional karena menunjukkan kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban utang tanpa menambah tekanan fiskal berlebihan.
Pemerintah menegaskan APBN tetap akan difokuskan sebagai instrumen shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.
Dengan dinamika global yang masih penuh tekanan, pelaku pasar kini menanti langkah lanjutan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal, nilai tukar rupiah, serta daya tahan ekonomi domestik pada semester kedua tahun ini. (*)
