Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah mulai melakukan penyesuaian besar terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 setelah anggarannya dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pengurangan layanan makan gratis bagi anak sekolah dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Kebijakan tersebut diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Jumat (22/5/2026). Menurut Dadan, langkah efisiensi dilakukan sebagai respons atas tekanan ekonomi global, termasuk dampak krisis di Selat Hormuz yang memengaruhi stabilitas fiskal dan belanja negara.
“Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz, kami telah melakukan konsolidasi sesuai arahan Presiden dengan melakukan langkah penghematan,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tetap berjalan dengan fokus pada kelompok paling membutuhkan, terutama anak-anak dan masyarakat rentan di daerah rawan stunting.
Anak Sekolah Tak Lagi Terima MBG 6 Hari
Dadan menjelaskan layanan MBG lima hari berlaku untuk mayoritas sekolah di Indonesia. Namun, pemerintah memberikan pengecualian bagi sekolah yang masih menerapkan kegiatan belajar enam hari, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
“Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali sekolah enam hari dan sekolah lima hari di daerah 3T serta prevalensi stunting tinggi,” jelasnya.
Penyesuaian juga dilakukan saat masa libur sekolah. Pemerintah memutuskan distribusi makanan bergizi pada periode tersebut hanya difokuskan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” kata Dadan.
Harga Bahan Baku Tetap Rp10 Ribu per Porsi
Walaupun terjadi pemangkasan anggaran dan efisiensi layanan, pemerintah memastikan kualitas bahan baku makanan tetap dipertahankan. Nilai anggaran bahan baku MBG tidak mengalami perubahan, yakni Rp10 ribu per porsi.
Menurut Dadan, biaya tersebut bersifat fleksibel atau at cost menyesuaikan tingkat kemahalan di masing-masing daerah.
“Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu, tergantung indeks kemahalan daerah,” terangnya.
Dalam APBN 2026, total pagu anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Pemerintah Benahi Tata Kelola MBG
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran MBG dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5/2026).
Purbaya menegaskan Presiden Prabowo saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola dan mekanisme belanja program MBG agar implementasinya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” tandasnya.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu awal Rp335 triliun. Program ini telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima di seluruh Indonesia dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Penyesuaian program MBG diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik dan DPR mengingat program tersebut merupakan salah satu janji utama pemerintahan Prabowo dalam meningkatkan kualitas gizi nasional dan menekan angka stunting. (*)
