BANYUWANGI, NUSANTARA INFO: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap sejumlah persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun pertama. Ia menyebut salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan kepemimpinan program yang menurutnya tidak berjalan baik dan kini telah berhadapan dengan proses hukum.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu ratusan petani di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (20/8/2026).
Menurut Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, pelaksanaan MBG pada tahun pertama menghadapi berbagai persoalan yang membuat program tersebut berjalan rumit.
“MBG tahun pertama ruwet-ruwet karena pemimpinnya ternyata tidak jujur, tapi sudah diproses hukum,” ujarnya di hadapan para petani.
Zulhas tidak merinci dalam pernyataannya sosok yang dimaksud sebagai pemimpin program tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah program pemerintah.
Zulhas: Pemimpin Harus Jujur
Zulhas menilai kemampuan atau kecerdasan seorang pemimpin saja tidak cukup untuk memastikan sebuah program berjalan dengan baik. Menurut dia, integritas dan kejujuran menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Ia bahkan menekankan bahwa seorang pemimpin yang memiliki kemampuan tetapi tidak mempunyai kejujuran justru dapat membawa program yang dikelolanya ke dalam persoalan.
“Sebetulnya pemimpin itu yang penting hatinya bersih, jujur, beres. Biar pintar kalau tidak jujur, amblas, wis,” kata Zulhas.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program MBG dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah serta kelompok penerima manfaat lainnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus mengelola rantai pasok pangan, penyediaan makanan, distribusi, hingga pengawasan kualitas dan keamanan makanan.
Besarnya skala program membuat tata kelola, transparansi anggaran, pengawasan, serta akuntabilitas menjadi bagian penting yang terus mendapat perhatian.
Pengelolaan MBG Beralih ke Manajemen Baru
Zulhas mengatakan pengelolaan MBG kini telah beralih kepada manajemen baru. Ia menilai kondisi program secara bertahap mulai mengalami perbaikan setelah dilakukan pergantian pengelola.
Menurut dia, perubahan manajemen diharapkan dapat memperbaiki berbagai persoalan yang sebelumnya muncul dalam pelaksanaan program.
Zulhas juga menyoroti pola pengelolaan MBG, khususnya mengenai pihak yang menjalankan program di lapangan.
Ia mempertanyakan apakah pelaksanaan dilakukan secara swadaya atau justru diserahkan kepada kontraktor.
“Kalau dikerjakan swadaya, bagus. Kalau dikerjakan oleh kontraktor?” tanyanya.
Pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya model pengelolaan dalam menentukan efektivitas sekaligus pengawasan terhadap program MBG.
Pengelolaan yang melibatkan banyak pihak membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat agar anggaran dan sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi penerima program.
Pemerintah Buka Ruang Kritik
Di tengah berbagai persoalan yang muncul, Zulhas menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik mengenai pelaksanaan MBG.
Menurut dia, program yang belum berjalan sesuai harapan harus dievaluasi dan diperbaiki. Sebaliknya, hal-hal yang telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan agar pelaksanaan MBG semakin efektif.
“Jadi, yang belum berhasil kami minta maaf. Kami akan perbaiki. Kami dengar kritik-kritik,” kata Zulhas.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah masih melihat adanya ruang pembenahan dalam pelaksanaan MBG.
Evaluasi menjadi penting mengingat program tersebut menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dalam skala besar.
Kasus Hukum Ikut Mewarnai Pelaksanaan MBG
Persoalan tata kelola MBG juga sebelumnya dikaitkan dengan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.
Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menangani perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka. Salah satu nama yang mencuat adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Dadan disebut memiliki peran penting dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan suap penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain dugaan suap dalam penentuan titik SPPG, penyidikan juga mengungkap dugaan persoalan dalam pengadaan sejumlah barang di lingkungan BGN.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi sebelumnya menyebut dugaan suap yang diterima Dadan berkaitan dengan penentuan sejumlah titik SPPG dan terjadi lebih dari satu kali.
Perkara tersebut turut menyeret dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam sejumlah pengadaan barang, termasuk sepatu, kaus kaki, hingga kendaraan listrik.
Tata Kelola Jadi Tantangan Besar MBG
Pernyataan Zulhas mengenai persoalan kepemimpinan dan pengelolaan MBG memperlihatkan bahwa tantangan program tidak hanya menyangkut kemampuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
Dengan cakupan program yang besar, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memastikan setiap tahapan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, pengelolaan dapur, penentuan penerima manfaat, hingga penggunaan anggaran membutuhkan sistem pengawasan yang ketat.
Model pengelolaan juga perlu memastikan pelaku usaha, pemerintah daerah, satuan pelayanan, serta pihak lain yang terlibat bekerja sesuai ketentuan.
Khusus bagi daerah sentra pertanian seperti Banyuwangi, pelaksanaan MBG juga memiliki potensi untuk memperkuat keterlibatan petani dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan tata kelola yang tepat, kebutuhan bahan pangan program dapat sekaligus menciptakan pasar bagi hasil produksi petani.
Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengadaan yang transparan agar program tidak justru menciptakan ruang bagi praktik penyimpangan.
Pemerintah Dituntut Pastikan MBG Tepat Sasaran
MBG merupakan program berskala besar sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan.
Kualitas makanan, kandungan gizi, keamanan pangan, ketepatan penerima manfaat, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan program menjadi sejumlah aspek yang menentukan keberhasilan.
Karena itu, evaluasi sebagaimana disampaikan Zulhas menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai persoalan pada tahap awal tidak berulang.
Pemerintah juga dituntut memperkuat sistem pengawasan dan memastikan setiap pihak yang terlibat dalam program menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan berintegritas.
Pesan Zulhas mengenai pentingnya kejujuran pemimpin pada akhirnya kembali pada satu tujuan utama: memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, keterbukaan terhadap kritik, serta penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan, pemerintah diharapkan mampu memperbaiki berbagai persoalan dan menjaga kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis. (*)
