Lampung (31/10/2021): Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemda untuk selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya, upaya ini penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Fatoni menuturkan, pemda dapat melakukan perubahan di delapan area, di antaranya manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, dan kelembagaan. Selain itu, penataan sektor tata laksana, SDM, dan deregulasi kebijakan juga penting untuk diperhatikan.
“Dalam melakukan reformasi birokrasi pada 8 area tersebut, pemda perlu menerapkan terobosan kebijakan di 6 area inovasi. Enam area inovasi ini penting dan selaras dengan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga perubahan akan lebih cepat terwujud,” ujar Fatoni saat menjadi pembicara dalam acara Workshop Budaya Inovasi dalam Rangka Peningkatan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemprov Lampung, Jumat (29/10/2021).
Secara rinci, Fatoni menguraikan inovasi pada enam area tersebut melingkupi inovasi administrasi, inovasi manajemen, inovasi kebijakan, dan inovasi frugal. Di samping itu, area inovasi juga menyasar di sektor teknologi dan sosial. Untuk inovasi administrasi pemda dapat melakukan adopsi cara-cara baru dalam mengelola administrasi sehingga akuntabilitas kinerja dan pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya, inovasi di area manajemen, fokus utamanya adalah pembenahan yang tertuju pada pembaharuan prosedur dan birokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.
Di sisi lain, inovasi juga perlu diwujudkan di area kebijakan. “Pemda dapat melakukan upaya pendekatan kebijakan yang lebih efisien, selektif, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” tambah Fatoni.
Sementara itu, daerah diminta untuk dapat menciptakan inovasi produk dengan biaya lebih murah untuk merespons keterbatasan sumber daya yang ada. Langkah ini, kata Fatoni, dinamakan inovasi frugal.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya inovasi di area teknologi. Pemda dapat melakukannya dengan mengadopsi proses produksi yang baru melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan atau alih teknologi.
“Tak hanya itu, inovasi di bidang sosial juga harus diperhatikan. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif,” tambah Fatoni.
Pada kesempatan tersebut Fatoni berpesan agar penerapan inovasi di enam area tersebut dapat menjadi nafas utama dalam melakukan reformasi birokrasi. Hal ini karena perubahan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan upaya yang tak biasa.
“Inovasi dan reformasi birokrasi selalu berjalan beriringan. Dengan kita berinovasi, perubahan ke arah yang lebih baik juga akan cepat terwujud,” pungkasnya. (*)
