1.637 Sekolah Dicoret dari Program MBG, BGN Alihkan Prioritas ke Wilayah 3T

Bagikan

1.637 Sekolah Dicoret dari Program MBG, BGN Alihkan Prioritas ke Wilayah 3T
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono saat memberikan penjelasan terkait evaluasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penataan sasaran penerima dan prioritas perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, NUSANTARA INFO: Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sebanyak 1.637 sekolah dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dilakukan setelah evaluasi menemukan sejumlah sekolah memiliki kemampuan ekonomi yang dinilai cukup baik, termasuk sekolah dengan biaya pendidikan tinggi.

Wakil Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penataan daftar penerima manfaat dilakukan agar program MBG lebih tepat sasaran dan anggaran negara dapat diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Alasannya sekolah elite, bayarnya mahal, kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Jumat (20/11/2026).

Menurut Sudaryono, evaluasi tersebut diperlukan karena pada tahap awal pelaksanaan program masih ditemukan sekolah yang sebenarnya tidak masuk kelompok prioritas, tetapi menerima layanan MBG.

Dia menjelaskan, sebelumnya salah satu persyaratan bagi SPPG untuk dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat. Kondisi tersebut mendorong sebagian pengelola dapur mencari sekolah sebagai sasaran penyaluran, termasuk sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan.

“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka,” katanya.

BGN Tertibkan Dapur yang Tidak Tepat Sasaran

Selain mengevaluasi sekolah penerima, BGN juga melakukan penertiban terhadap pengelola dapur yang dinilai tidak menjalankan ketentuan program sebagaimana mestinya.

Sudaryono menegaskan, sekolah dengan kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

“Tapi sekarang kami tertibkan semua. Sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas ketika masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan,” terangnya.

BGN juga mengevaluasi SPPG yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu. Sejumlah dapur yang dinilai melakukan pelanggaran telah dikenai sanksi, termasuk penghentian operasional.

“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” kata Sudaryono.

Target Penerima MBG Diperluas hingga 78 Juta Orang

Di tengah penataan penerima manfaat, BGN juga menyiapkan perluasan cakupan program MBG dari sekitar 58 juta menjadi 77 juta hingga 78 juta penerima manfaat.

Perluasan tersebut diarahkan terutama ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pemenuhan gizi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan.

Sudaryono menyebut, dari sekitar 58 juta penerima manfaat saat ini, masih terdapat sekitar 20 juta sasaran yang perlu dijangkau.

“Sekarang ini baru sekitar 58 juta, jadi masih ada sekitar 20 juta yang belum. Ini yang kami kebut dan prioritaskan ke daerah-daerah yang sulit dengan 3T, daerah-daerah stunting tinggi kami dahulukan,” jelasnya.

Berdasarkan penjelasan BGN, sasaran program tersebut mencakup sekitar 57 juta peserta didik, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Baca Juga :  Polsek Teluknaga Bongkar Peredaran Obat Keras Tanpa Izin, 460 Butir Tramadol dan Hexymer Disita

Selain peserta didik, program MBG juga menyasar sekitar 21 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Kami ingin daerah yang paling membutuhkan mendapatkan perhatian dan pelayanan terlebih dahulu,” ujarnya.

3.400 Lokasi Dapur MBG di Wilayah 3T Diverifikasi

Untuk mendukung perluasan jangkauan program, BGN tengah melakukan verifikasi dan validasi terhadap sekitar 3.400 lokasi calon dapur MBG di wilayah 3T.

Sudaryono merinci, lokasi tersebut terdiri atas 480 titik di Indonesia Timur, 980 titik di Indonesia Tengah, serta sekitar 1.900 titik di wilayah Sumatera dan Jawa.

“Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi,” ungkapnya.

Proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan operasional dapur sebelum diaktifkan.

Menurut Sudaryono, perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan persiapan lebih matang. BGN tidak ingin mengaktifkan dapur secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan distribusi di setiap daerah.

Wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi perhatian karena memiliki kebutuhan serta tantangan pelayanan yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan dan aglomerasi.

SPPG Wajib Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Selain ketepatan sasaran dan perluasan penerima manfaat, BGN juga menekankan pentingnya keamanan pangan dalam penyelenggaraan program MBG.

Sudaryono menegaskan, setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu persyaratan operasional. SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut tidak diperbolehkan beroperasi.

“SLHS (bagi SPPG) itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi,” tegasnya.

Menurut dia, keamanan pangan harus menjadi prioritas sebelum aspek pemenuhan kebutuhan gizi. Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kelayakan konsumsi.

“Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian BGN adalah ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku makanan.

Sudaryono mencontohkan penggunaan bahan baku ayam yang sudah tidak layak konsumsi serta kesalahan penyimpanan bahan makanan yang seharusnya ditempatkan di freezer.

Untuk memperkuat pengawasan, BGN berencana menambah tim pengawas, melibatkan pengawas chef, serta meningkatkan pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur.

Penataan 1.637 sekolah dari daftar penerima MBG dan rencana perluasan program ke wilayah 3T menunjukkan upaya pemerintah mengarahkan bantuan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut juga bergantung pada ketepatan pendataan, kesiapan infrastruktur, pemerataan distribusi, serta konsistensi pengawasan keamanan pangan.

Dengan demikian, perluasan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan, keamanan konsumsi, dan ketepatan sasaran di seluruh wilayah Indonesia. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait