
JEPARA, NUSANTARA INFO: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2027 sebesar Rp2.655.454. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp328.068 atau 14,10 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.327.386,07.
Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir berdasarkan catatan persentase kenaikan UMP Jawa Tengah sejak 2017. Besaran kenaikan tahun ini juga hampir dua kali lipat dibandingkan kenaikan UMP 2026 yang mencapai 7,28 persen.
Penetapan UMP Jawa Tengah 2027 diumumkan langsung oleh Ahmad Luthfi di Kabupaten Jepara, Sabtu (21/11/2026).
“Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Luthfi menjelaskan, keputusan kenaikan UMP tersebut telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan dengan melibatkan empat unsur, yakni pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serikat pekerja atau serikat buruh, pemerintah, serta pakar dan akademisi.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama tersebut, pemerintah provinsi menetapkan kenaikan UMP Jawa Tengah 2027 sebesar 14,10 persen.
“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10%,” tuturnya.
Kenaikan UMP Jawa Tengah 2027 Tertinggi dalam Satu Dekade
Besaran kenaikan UMP Jawa Tengah 2027 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2026, UMP Jawa Tengah naik 7,28 persen menjadi Rp2.327.386,07 dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.169.349. Sementara pada 2025, kenaikannya tercatat sebesar 6,50 persen.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, persentase kenaikan UMP Jawa Tengah sempat mengalami fluktuasi. Pada 2022, kenaikannya hanya mencapai 0,78 persen, menjadi yang terendah dalam daftar tersebut.
Adapun pada 2023, UMP meningkat 8,01 persen, kemudian melambat menjadi 4,02 persen pada 2024.
Dengan kenaikan 14,10 persen pada 2027, besaran penyesuaian upah minimum provinsi tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan periode 2017 hingga 2026.
Pemprov Jateng Harapkan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Meningkat
Ahmad Luthfi mengatakan, kebijakan kenaikan UMP merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh.
Namun, peningkatan upah tersebut diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan sektor industri di daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berharap kenaikan UMP dapat memberikan dampak positif terhadap iklim investasi, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan perekonomian daerah.
“Pemerintah berharap industri di Jawa Tengah semakin tumbuh dan maju sehingga berdampak pada peningkatan investasi, perluasan lapangan kerja, serta penguatan perekonomian daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan buruh/pekerja,” tutupnya.
Daftar UMP Jawa Tengah 2017–2027
Berikut perkembangan UMP Jawa Tengah selama 11 tahun terakhir berdasarkan data yang disampaikan:
- 2027: Rp2.655.454 (naik 14,10 persen).
- 2026: Rp2.327.386,07 (naik 7,28 persen).
- 2025: Rp2.169.349 (naik 6,50 persen).
- 2024: Rp2.036.947 (naik 4,02 persen).
- 2023: Rp1.958.169,69 (naik 8,01 persen).
- 2022: Rp1.812.935 (naik 0,78 persen).
- 2021: Rp1.798.979 (naik 3,27 persen).
- 2020: Rp1.742.015 (naik 8,51 persen).
- 2019: Rp1.605.396 (naik 8,03 persen).
- 2018: Rp1.486.065 (naik 8,71 persen).
- 2017: Rp1.367.000.
Kenaikan UMP Jawa Tengah 2027 menjadi perkembangan penting dalam kebijakan pengupahan daerah. Besaran upah baru tersebut diharapkan dapat memperkuat daya beli pekerja sekaligus menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan keberlanjutan dunia usaha di Jawa Tengah. (*)






