Jakarta (16/1/2023): Dikutip dari laman resmi ksp.go.id, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meyakinkan bahwa pemerintah saat ini terus bekerja memastikan hasil dari KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November tahun lalu dapat terimplementasi dengan baik.
Perlu diketahui, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan KTT G20 pada 28 November 2022 lalu, pemerintah telah membentuk task force (gugus tugas) yang bertugas untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan hasil G20 dan memastikan komitmen investasi bisa terlaksana di lapangan.
“Masyarakat perlu tahu tentang apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Maka KSP akan terus mengkomunikasikan kepada publik tentang kerja-kerja Kementerian/Lembaga sebagai outcome dari KTT G20,” kata Moeldoko dalam rapat tindak lanjut kesepakatan KTT G20 bersama seluruh K/L, di Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh KSP, terdapat 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai sebesar 238 miliar Dollar AS dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai 71,4 miliar Dolar AS.
KSP sendiri akan mengawal khususnya isu-isu perubahan iklim dan ancaman krisis energi. Selain itu, isu pemulihan sektor kesehatan yang berkelanjutan, termasuk mendukung keberadaan Pandemic Fund hingga transfer teknologi vaksin juga akan menjadi fokus pengawalan KSP.
“Intinya 3 isu prioritas berupa transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global bisa diimplementasikan dalam program-program K/L. Kita akan cek dan pastikan secara berkala bahwa K/L mengerjakan itu semua,” kata Moeldoko.
Selain mengawal, kata Moeldoko, KSP akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 52 poin kesepakatan yang termuat dalam dokumen G20 Bali Leader Declaration. Diantaranya adalah menyelesaikan semua permasalahan yang mengganggu rantai pasok, inflasi, hingga kerawanan energi dan pangan, serta meningkatnya resiko stabilitas keuangan.
“Berbagai proyek G20 perlu dikolaborasikan pengaruhnya. Contohnya, di bidang kesehatan, masyarakat perlu tahu apa dampak G20 bagi sistem kesehatan di level masyarakat. Jadi, pertanyaan publik terkait urgensi KTT G20 bisa terjawab. Saya menugaskan kepada seluruh kedeputian di KSP untuk mengawal pekerjaan ini bersama kementerian terkait,” imbuhnya. (*)
