TANGERANG, NUSANTARA INFO: Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada penandatanganan perjanjian perdagangan internasional tanpa memastikan implementasinya. Ia menegaskan, setiap kesepakatan dagang harus menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat dan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar global.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (14/10/2026).
Menurut Bahlil, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan bebas harus diikuti langkah nyata agar eksportir Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang tersedia.
“Setiap perjanjian perdagangan internasional harus konkret dan langsung berdampak pada rakyat. Jangan hanya teken-teken MoU, tetapi harus bisa direalisasikan,” kata Bahlil dalam pidatonya.
Pernyataan tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat perdagangan internasional. Perjanjian dagang memang dapat membuka akses pasar dan memberikan fasilitas perdagangan, tetapi manfaatnya bergantung pada kemampuan pelaku usaha memanfaatkan ketentuan yang disepakati.
Karena itu, menurut Bahlil, pemerintah perlu memastikan kesepakatan yang telah berlaku benar-benar dapat digunakan eksportir untuk memperluas pasar dan meningkatkan transaksi.
Jangan Berhenti pada Penandatanganan Kesepakatan
Perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dapat memberikan berbagai keuntungan, seperti pengurangan tarif bea masuk, kepastian akses pasar, dan aturan perdagangan yang lebih terstruktur.
Namun, keberadaan perjanjian tidak otomatis membuat ekspor meningkat. Pelaku usaha tetap harus memenuhi ketentuan asal barang, standar kualitas, persyaratan teknis, serta kebutuhan pasar di negara tujuan.
Bahlil meminta hasil perjanjian perdagangan yang sudah berlaku dimanfaatkan secara maksimal oleh eksportir Indonesia. Pemerintah, kata dia, juga harus mendukung proses tersebut melalui kemudahan prosedur ekspor.
Ia menyoroti perlunya pembenahan regulasi yang berpotensi menghambat aktivitas perdagangan, termasuk persetujuan teknis atau pertek yang dinilainya perlu disederhanakan apabila menjadi penghalang bagi ekspor.
“Prosedur ekspor jangan berbelit-belit. Pertek-pertek yang menghambat harus segera disederhanakan untuk kemajuan ekspor,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa perluasan akses pasar harus berjalan beriringan dengan perbaikan iklim usaha di dalam negeri. Tanpa prosedur yang efisien, peluang dari perjanjian dagang berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.
Afrika hingga Asia Selatan Jadi Sasaran Perluasan Pasar
Bahlil menyebut Indonesia perlu terus meningkatkan akses pasar ke negara-negara nontradisional, termasuk di kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Eropa Timur.
Diversifikasi pasar penting untuk membuka peluang baru bagi produk nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.
Namun, strategi tersebut memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Eksportir perlu memahami kebutuhan konsumen, ketentuan impor, standar produk, hingga pola distribusi yang berlaku di pasar tujuan.
Pemerintah juga perlu memperkuat promosi perdagangan dan mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli internasional.
Bahlil menyampaikan bahwa upaya memperluas perdagangan perlu didukung pembiayaan ekspor dan asuransi yang terjangkau. Selain itu, promosi produk nasional harus dilakukan secara intensif, termasuk melalui pembukaan pusat-pusat promosi di negara sasaran.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengubah peluang perdagangan menjadi transaksi yang benar-benar terealisasi.
UMKM Jangan Sampai Tertinggal
Bahlil juga menekankan pentingnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi dalam strategi ekonomi nasional.
Menurut dia, peningkatan akses digital dan keuangan dapat membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
Keterlibatan UMKM menjadi penting agar manfaat perdagangan internasional tidak hanya dinikmati perusahaan besar. Pelaku usaha kecil juga perlu memperoleh kesempatan untuk menjadi pemasok, mitra produksi, maupun eksportir yang menjangkau pasar luar negeri.
Untuk mencapai tujuan tersebut, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, kepastian pasokan, serta pemahaman terhadap standar ekspor menjadi faktor penting.
Perluasan pasar juga harus diikuti kesiapan produksi agar pelaku usaha mampu memenuhi pesanan secara konsisten. Tanpa dukungan tersebut, kesepakatan bisnis berpotensi sulit berkembang menjadi hubungan perdagangan jangka panjang.
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, dan memastikan manfaat pembangunan menjangkau berbagai daerah.
TEI Jadi Ujian untuk Memperluas Transaksi Ekspor
Trade Expo Indonesia menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan eksportir nasional dengan pembeli dan mitra dagang internasional. Melalui pameran tersebut, pelaku usaha dapat memperkenalkan produk, menjajaki kerja sama, dan membangun jaringan bisnis lintas negara.
Dalam pidatonya, Bahlil menyampaikan target transaksi TEI sebesar US$17,5 miliar dan mengungkapkan harapan agar pencapaiannya dapat melampaui target. Ia juga menyebut laporan mengenai 16.895 calon pembeli yang telah terdaftar, termasuk 8.092 pembeli dari luar negeri yang berasal dari 134 negara.
Angka-angka tersebut perlu dipastikan kembali melalui data resmi penyelenggara karena materi pidato yang tersedia juga memuat sejumlah rujukan historis dari TEI 2024.
Terlepas dari besarnya target pameran, tantangan berikutnya adalah memastikan penjajakan bisnis berlanjut menjadi kontrak, pengiriman barang, dan transaksi yang terealisasi.
Pesan Bahlil tentang pentingnya merealisasikan perjanjian dagang menjadi relevan dalam konteks tersebut. Keberhasilan perdagangan internasional tidak cukup diukur dari banyaknya kesepakatan yang ditandatangani atau calon pembeli yang hadir, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan kegiatan ekonomi yang nyata.
Dengan memperkuat implementasi perjanjian dagang, menyederhanakan hambatan regulasi, dan memperluas akses bagi eksportir, Indonesia diharapkan mampu mengubah peluang pasar global menjadi pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
