Jakarta, Nusantara Info: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito mengungkapkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan tengah menghadapi tekanan serius. Setiap bulan, lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional itu mengalami defisit sekitar Rp2 triliun akibat besarnya pembayaran klaim layanan kesehatan yang melampaui jumlah iuran yang diterima.
Hal tersebut disampaikan Prihati dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Menurutnya, tanpa adanya langkah intervensi dari pemerintah maupun DPR, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar pada pertengahan tahun depan.
“Kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun,” ujar Prihati di hadapan anggota dewan.
Beban Klaim Terus Melonjak
Data yang dipaparkan BPJS Kesehatan menunjukkan tingginya utilisasi layanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan pengeluaran. Dengan rata-rata dua juta transaksi kesehatan per hari, total pembayaran klaim mencapai sekitar Rp500 miliar setiap hari.
Jika diakumulasikan dalam sebulan, pengeluaran BPJS Kesehatan mencapai Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan penerimaan iuran peserta yang berada di kisaran Rp14 triliun per bulan.
Selisih sekitar Rp2 triliun setiap bulan inilah yang secara perlahan menggerus cadangan dana yang dimiliki BPJS Kesehatan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini menjadi tulang punggung akses layanan kesehatan bagi ratusan juta masyarakat Indonesia.
Cadangan Dana Masih Aman Hingga Awal 2027
Meski menghadapi tekanan keuangan, Prihati menegaskan BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana yang cukup untuk memenuhi pembayaran klaim rumah sakit dalam jangka pendek.
Menurut perhitungan internal BPJS Kesehatan, cadangan dana yang tersedia saat ini masih mampu menopang kebutuhan pembayaran hingga awal tahun 2027.
Namun, apabila tidak ada langkah korektif atau tambahan pendanaan, kondisi keuangan lembaga tersebut diperkirakan akan memasuki fase kritis pada pertengahan tahun depan.
“Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi Bapak/Ibu sekalian,” kata Prihati.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan DPR perlu segera menyiapkan solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan program JKN.
Pemerintah Siapkan Suntikan Dana Rp20 Triliun
Di tengah ancaman defisit yang terus membesar, BPJS Kesehatan mengungkapkan adanya rencana dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
Prihati mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan suntikan dana senilai sekitar Rp20 triliun untuk membantu menjaga stabilitas keuangan BPJS Kesehatan.
Dana tersebut ditargetkan dapat dicairkan mulai Juli 2026 setelah regulasi pendukung berupa Peraturan Pemerintah (PP) selesai ditandatangani.
“Suntikan, untuk suntikan, yang Kemenkeu. Dan ini juga yang disampaikan tadi bisa menutup kekurangan dalam setahun berjalan ini Pak. Tahun depan kalau suntikan kita akan mengajukan lagi pastinya,” terangnya.
Apabila dana tersebut terealisasi sesuai rencana, BPJS Kesehatan diperkirakan dapat mempertahankan likuiditas dan memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan dalam jangka pendek.
Pengakuan mengenai defisit bulanan BPJS Kesehatan kembali memunculkan perdebatan mengenai keberlanjutan skema pembiayaan JKN. Sejumlah anggota Komisi IX DPR menilai persoalan ini tidak bisa terus diselesaikan melalui mekanisme suntikan dana pemerintah semata.
Para legislator mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur iuran, efektivitas pengendalian biaya layanan kesehatan, serta penguatan kepatuhan pembayaran iuran peserta.
Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada dilema menjaga keberlangsungan program JKN tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan iuran yang berpotensi menimbulkan resistensi publik.
Tantangan Menjaga Jaminan Kesehatan Nasional
Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan kini menjadi salah satu program sosial terbesar di Indonesia dengan cakupan peserta yang mencapai lebih dari 98 persen penduduk. Tingginya akses layanan kesehatan menunjukkan manfaat nyata program tersebut, namun sekaligus meningkatkan tekanan terhadap sisi pembiayaan.
Ekonom kesehatan menilai defisit yang terus terjadi menandakan perlunya reformasi pembiayaan jaminan kesehatan nasional agar lebih berkelanjutan. Tanpa langkah penyesuaian, ketergantungan pada suntikan dana pemerintah berisiko membebani anggaran negara dalam jangka panjang.
Dengan ancaman gagal bayar yang diproyeksikan mulai Juli 2027, pembahasan mengenai masa depan BPJS Kesehatan diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting pemerintah dan DPR dalam beberapa bulan mendatang.
Kini, perhatian tertuju pada realisasi suntikan dana Rp20 triliun dari pemerintah dan langkah strategis yang akan ditempuh untuk memastikan layanan kesehatan bagi jutaan peserta JKN tetap berjalan tanpa gangguan. (*)
