RAPBD DKI Jakarta 2027 Disepakati Rp86,3 Triliun, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Bagikan

RAPBD DKI Jakarta 2027 Disepakati Rp86,3 Triliun, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, memberikan keterangan kepada awak media terkait kesepakatan Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp86,3 triliun. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, NUSANTARA INFO: Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp86,317 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat program prioritas, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kesepakatan RAPBD 2027 senilai Rp86.317.532.810.581 atau sekitar Rp86,3 triliun itu dicapai dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif pada Selasa (17/11/2026) dini hari.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama dengan tetap mengedepankan program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, kami berhasil menyepakati anggaran sebesar itu dan tetap berkomitmen bahwa anggaran ini berfokus pada hal-hal yang bersifat mandatory spending, masalah pendidikan, kesehatan, kemudian juga bantalan sosial,” ujar Suhud, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, keberpihakan anggaran terhadap ketiga sektor tersebut menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, RAPBD 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

Dengan alokasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan program-program prioritas berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh warga Jakarta.

RAPBD 2027 Meningkat Dibandingkan APBD 2026

Suhud menjelaskan, nilai RAPBD DKI Jakarta 2027 mengalami peningkatan dibandingkan APBD 2026 yang berada di kisaran Rp82,3 triliun.

Peningkatan kapasitas anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, menurut Suhud, peningkatan anggaran harus diikuti kinerja eksekutif yang optimal, baik dalam mengupayakan pendapatan daerah maupun merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

Baca Juga :  Jelang Ramadan dan Idulfitri, Pemprov Papua Pastikan Stok Daging Sapi dan Kambing Aman

Ia menilai, efektivitas pengelolaan anggaran menjadi faktor penting agar peningkatan kapasitas fiskal daerah benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Tentu anggaran ini harus bisa mendorong kesejahteraan masyarakat dan juga harus dibarengi dengan kinerja yang baik dari eksekutif, agar pendapatan daerah kemudian juga implementasi dari realisasi anggaran ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta,” tegasnya.

DPRD Tekankan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Kesepakatan RAPBD 2027 sebesar Rp86,3 triliun menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan anggaran pembangunan DKI Jakarta tahun mendatang.

DPRD DKI Jakarta menekankan agar peningkatan anggaran tersebut diikuti pelaksanaan program yang tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sektor pendidikan, kesehatan, serta bantalan sosial menjadi perhatian utama dalam arah kebijakan anggaran tersebut. Selain memenuhi kebutuhan belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah daerah juga dituntut menjaga kualitas pelaksanaan program dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dengan demikian, besarnya RAPBD 2027 tidak hanya tercermin dari nilai anggaran, tetapi juga dari capaian pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat Jakarta. (ADV)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait