
SINGKAWANG, NUSANTARA INFO: Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), tidak lagi menerima tambahan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 50 persen pada pembayaran gaji ke-13 tahun 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menekan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih melampaui batas ketentuan perundang-undangan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Singkawang, Alhatip, mengatakan penghentian tambahan TPP tersebut merupakan langkah penataan struktur belanja daerah agar lebih sesuai dengan kemampuan fiskal dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Kebijakan ini bukan sekadar pembatalan/penghentian sebagian dari TPP. Ini langkah menyesuaikan struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah,” kata Alhatip, Kamis (19/11/2026).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang tertanggal 25 September 2026 tentang pembatalan dan penghentian pembayaran TPP 50 persen pada pemberian gaji ke-13.
Alhatip menjelaskan, Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur batas belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah.
Namun, berdasarkan APBD Induk 2026, proporsi belanja pegawai Kota Singkawang masih mencapai sekitar 36,7 persen. Angka tersebut dinilai perlu dikendalikan agar secara bertahap mendekati batas yang ditetapkan pemerintah.
Setelah dilakukan rasionalisasi belanja, termasuk penghentian tambahan TPP 50 persen pada gaji ke-13, proporsi belanja pegawai turun menjadi 33,9 persen atau berkurang 2,8 poin persentase.
“Ini langkah konkret mendekatkan proporsi belanja pegawai ke batas yang diamanatkan. Namun, 33,9 persen masih memerlukan pengendalian lanjutan secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kebutuhan aparatur, kewajiban pelayanan dasar, dan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
TPP Reguler ASN Tetap Dibayarkan
Alhatip menegaskan, kebijakan tersebut tidak menghapus pembayaran TPP reguler bagi ASN Pemkot Singkawang. Tunjangan penghasilan reguler tetap dibayarkan selama 12 bulan.
Penyesuaian hanya berlaku terhadap tambahan TPP sebesar 50 persen yang sebelumnya direncanakan untuk pembayaran gaji ke-13. Sementara itu, tambahan TPP 50 persen pada gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) telah direalisasikan.
Pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2026.
Dalam ketentuan tersebut, tambahan TPP bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Anggaran Dialihkan untuk Program Prioritas Daerah
Lebih lanjut, Alhatip mengatakan hasil rasionalisasi belanja pegawai diarahkan untuk mendukung pembiayaan berbagai program prioritas Pemkot Singkawang.
Program tersebut meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), pengelolaan persampahan, hingga pembangunan infrastruktur publik.
Ia tidak menampik bahwa penyesuaian penghasilan tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan ASN. Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi untuk menerima aspirasi dan masukan dari para aparatur.
“Pengelolaan APBD mengharuskan kami menyeimbangkan penghargaan atas pengabdian aparatur dengan tanggung jawab membiayai pelayanan publik dan pembangunan bagi seluruh masyarakat,” ujar Alhatip.
Menurutnya, penataan belanja pegawai bukan semata-mata bertujuan menurunkan persentase belanja dalam APBD. Lebih dari itu, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan anggaran daerah tetap terkendali, sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan.
“Tujuan penataan belanja pegawai bukan semata-mata menurunkan angka, melainkan menjaga agar APBD tetap terkendali, pelayanan publik berjalan, dan manfaat anggaran dapat dirasakan seluas-luasnya bagi masyarakat,” tutupnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Singkawang menata komposisi belanja daerah secara bertahap. Dengan demikian, pengendalian belanja pegawai diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)






