NUSANTARA UPDATE

Kemendagri Dorong Pemda di NTB Kembangkan KPDBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur Prabowo Ungkap Alasan Bentuk URI: Untuk Perkuat SDM Pemerintahan Pullman Jakarta Central Park Hadirkan Wedding Open House “The Promise of Forever” Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Penggunaan Rp760 Miliar untuk Penanganan Karhutla Horison Arcadia Mangga Dua Tawarkan Meeting Package Mulai Rp149.999 Nett per Pax

18/09/2026

Kemendagri Dorong Pemda di NTB Kembangkan KPDBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Prabowo Ungkap Alasan Bentuk URI: Untuk Perkuat SDM Pemerintahan

17/09/2026

Prabowo Ungkap Alasan Bentuk URI: Untuk Perkuat SDM Pemerintahan

Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Penggunaan Rp760 Miliar untuk Penanganan Karhutla

17/09/2026

Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Penggunaan Rp760 Miliar untuk Penanganan Karhutla

Kemendagri Dorong Pemda di NTB Kembangkan KPDBU untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Prabowo Ungkap Alasan Bentuk URI: Untuk Perkuat SDM Pemerintahan

Prabowo Ungkap Alasan Bentuk URI: Untuk Perkuat SDM Pemerintahan

Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Penggunaan Rp760 Miliar untuk Penanganan Karhutla

Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Penggunaan Rp760 Miliar untuk Penanganan Karhutla

14 Tahun Mengabdi, Purna Praja IPDN Angkatan XIX Perkuat Integritas dan Budaya Kerja ASN

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap Empat Fokus Penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch 2

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap Empat Fokus Penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch 2

Kategori: Aktivitas Pemerintahan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat24/07/2026

Mulai September 2026, Seluruh Bansos Pemerintah Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni: Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pendanaan Infrastruktur dan Investasi Masyarakat

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026). Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan. “Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni. Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat. Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Prabowo Klaim 108 Persoalan Tuntas dalam 18 Bulan, Tegaskan Tak Gentar Hadapi Tantangan Bangsa

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat22/07/202621/07/2026

Prabowo Klaim 108 Persoalan Tuntas dalam 18 Bulan, Tegaskan Tak Gentar Hadapi Tantangan Bangsa

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

Dirjen Keuda Fatoni: PKB dan BBNKB Andalan PAD, Daerah Harus Maksimalkan Realisasi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni: PKB dan BBNKB Andalan PAD, Daerah Harus Maksimalkan Realisasi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Kemendagri Gelar Rakornas Samsat Tahun 2026, Perkuat Sinergi Nasional Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Tetapkan Harga Khusus BBM Nelayan Rp15.000 per Liter, Berlaku untuk Kapal 30-200 GT

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat14/07/2026

Pemerintah Tetapkan Harga Khusus BBM Nelayan Rp15.000 per Liter, Berlaku untuk Kapal 30-200 GT

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Pembinaan Aparatur untuk Perkuat Kompetensi ASN

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat09/07/202613/07/2026

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Pembinaan Aparatur untuk Perkuat Kompetensi ASN

«
1
2
3
4
5
…
300
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.