
JAKARTA, NUSANTARA INFO: DPRD DKI Jakarta mendorong penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan respons penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan (bullying). Salah satu langkah yang diminta adalah memastikan Unit Reaksi Cepat pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) beroperasi penuh selama 24 jam.
Rekomendasi tersebut menjadi salah satu catatan Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam pendalaman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (16/11/2026).
Dalam laporannya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki meminta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memastikan operasional Unit Reaksi Cepat UPT PPA berjalan optimal selama 24 jam. Layanan tersebut juga diharapkan proaktif menjangkau korban yang membutuhkan perlindungan.
“Penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan harus dikawal secara utuh, mulai dari deteksi awal, pendampingan pelaporan hingga pemulihan fisik dan psikis korban,” ujarnya.
Selain meningkatkan kesiapan layanan penanganan, Komisi E meminta Dinas PPAPP berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyosialisasikan mekanisme pelaporan kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah kepada orang tua.
Menurut Subki, sosialisasi tersebut penting agar orang tua dan masyarakat memahami jalur pelaporan yang tersedia. Dengan demikian, setiap kasus kekerasan maupun perundungan dapat segera dilaporkan dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan korban.
“Langkah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui mekanisme pelaporan dan setiap kasus mendapatkan penanganan yang semestinya,” terangnya.
Komisi E juga mendorong reaktivasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat menjadi Perlindungan Anak dan Perempuan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATPBM). Program tersebut diharapkan dapat kembali diperkuat dan menjangkau 267 kelurahan di Jakarta.
Subki menegaskan, penguatan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat tidak harus dilakukan dengan membentuk struktur organisasi atau gugus tugas baru. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dapat mengoptimalkan kelembagaan dan kader yang telah tersedia agar pelaksanaan program lebih efektif serta tidak tumpang tindih.
“Pembentukan tim tidak perlu membuat struktur atau gugus tugas baru. Kita bisa mengoptimalkan kader dan kelembagaan yang sudah ada, seperti Dasawisma, PKK, LMK, FKDM, Karang Taruna, dan pengelola RPTRA,” tegasnya.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Komisi E berharap layanan perlindungan perempuan dan anak di Jakarta semakin responsif, mulai dari pencegahan, pelaporan, pendampingan hingga pemulihan korban.
Penguatan layanan 24 jam dan keterlibatan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang lebih mudah diakses, sehingga perempuan dan anak yang mengalami kekerasan maupun perundungan dapat memperoleh penanganan secara cepat dan tepat. (ADV)






