Jakarta, Nusantara Info: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam audiensi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari kelangkaan BBM bersubsidi, kenaikan harga Pertamax, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan hukum yang menimpa sejumlah mahasiswa.
Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.
“Pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR,” kata Dasco usai audiensi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurut Dasco, dialog berlangsung terbuka dan konstruktif. Namun karena keterbatasan waktu, pembahasan berbagai persoalan belum dapat dilakukan secara mendalam sehingga komunikasi lanjutan akan terus dilakukan.
“Kami telah melakukan komunikasi dan interaksi dengan sangat baik. Ke depan tentu akan lebih banyak komunikasi dengan teman-teman mahasiswa,” ujarnya.
DPR Respons Keluhan BBM dan Program MBG
Salah satu isu yang paling banyak disoroti mahasiswa adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, dalam audiensi tersebut Dasco langsung berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapatkan penjelasan terkait tata kelola program tersebut.
Menurut Saan, terdapat upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan MBG melalui penyisiran sejumlah program yang dinilai kurang efektif.
“Ada penghematan terkait tata kelola MBG sekitar Rp70 triliun dari hasil penyisiran terhadap program-program yang tidak efisien dan lain sebagainya,” kata Saan.
Selain MBG, mahasiswa juga menyampaikan keluhan terkait kenaikan harga Pertamax serta kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah.
Menanggapi hal itu, Dasco disebut langsung menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di hadapan para mahasiswa.
Menurut Saan, Menteri ESDM berjanji akan segera menindaklanjuti laporan mengenai kelangkaan BBM bersubsidi yang disampaikan mahasiswa.
“Menteri ESDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan rekan-rekan mahasiswa dalam waktu yang singkat,” ujarnya.
DPR Kawal Persoalan Hukum Mahasiswa
Selain isu ekonomi dan kebijakan publik, mahasiswa juga menyampaikan persoalan hukum yang menimpa sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi.
Salah satu kasus yang disoroti adalah status hukum 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih berstatus tersangka dan belum memperoleh kepastian terkait proses hukumnya.
Saan mengatakan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.
Tak hanya itu, DPR juga menyoroti penahanan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sempat diamankan saat hendak mengikuti aksi demonstrasi menuju Gedung DPR.
Menurut Saan, persoalan tersebut telah dikomunikasikan dengan pihak terkait dan diharapkan segera menemukan penyelesaian.
DPR dan Mahasiswa Sepakat Jaga Stabilitas Nasional
Meski menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa dan DPR disebut memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional.
Saan menegaskan, stabilitas nasional menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan.
“Semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional karena hal itu berdampak terhadap banyak faktor dan juga menjadi salah satu perhatian mahasiswa,” kata Saan.
Audiensi tersebut menjadi sinyal bahwa DPR berupaya membuka ruang dialog dengan kelompok mahasiswa di tengah berbagai isu yang berkembang di masyarakat. DPR pun berjanji akan mengawal dan meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah agar mendapatkan tindak lanjut konkret. (*)
