Jakarta, Nusantara Info: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti dinamika politik dan gelombang demonstrasi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud. Sorotan ini muncul seiring meningkatnya aduan publik terkait pengelolaan anggaran daerah serta opini yang berkembang di masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Kaltim saat ini menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Ya Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik,” ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Menurut Bima, Kemendagri secara konsisten mengingatkan Pemerintah Provinsi Kaltim agar lebih berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebut Kaltim termasuk daerah dengan sejumlah catatan dalam pengelolaan anggaran.
“Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Jadi Kaltim ini banyak catatan dari kami,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan, Kemendagri telah menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau langsung aktivitas pemerintahan di Kaltim, termasuk kebijakan yang diambil oleh gubernur. Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) juga aktif melakukan komunikasi intensif dengan kepala daerah.
Langkah ini, kata Bima, merupakan bagian dari upaya memastikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tetap dijalankan, terutama dalam konteks penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
“Semangat efisiensi itu harus terus dipegang. Pemimpin itu harus yang paling terakhir menikmati fasilitas. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas, tetapi pada karya dan kinerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kemendagri meminta agar Gubernur Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Prioritas anggaran, menurut Bima, harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta Pak Gubernur untuk mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali. Kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Kalau tidak dirasakan oleh warga, tidak usah dilanjutkan,” ujarnya.
Pernyataan Kemendagri ini mencerminkan meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap tata kelola keuangan daerah, khususnya di tengah tekanan fiskal dan tuntutan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Di sisi lain, demonstrasi yang terjadi di Kaltim menjadi indikator kuat bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah. Situasi ini menuntut respons cepat dan terukur dari pemimpin daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Kemendagri menegaskan akan terus memantau perkembangan di Kaltim dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)
