Jakarta (15/8/2024): Pemerintah mengalokasikan anggaran pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI yang akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 87 miliar. Anggaran tersebut meningkat sekitar 64 persen dibandingkan dengan anggaran HUT ke-78 RI yang dilaksanakan di Jakarta, yakni sebesar Rp 53 miliar.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebut, anggaran untuk perayaan upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mencapai Rp87 miliar. Angkat tersebut lebih tinggi dibandingkan anggaran HUT RI di Jakarta tahun lalu yang tercatat Rp 53 miliar.
“Jaditahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN, kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp53 miliar. Kenaikannya terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana,” kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Isa merinci, naiknya jumlah anggaran untuk kegiatan HUT RI di IKN dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana fisik membutuhkan akses khusus, hingga persiapan jamuan untuk tamu negara.
“Itu terutama yang biaya rincian biaya besar alat-alat upacaranya kemudian penyiapan sarana fisik itu kemudian yang perlu dilakukan di tempat baru di sana. Jamuan juga cukup besar, dibanding di Jakarta, terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini,” jelasnya.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya menyampaikan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara keseluruhan mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.
Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024.
“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk pagu 2024, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanja nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” katanya.
Bendahara Negara itu mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.
Total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023. (*)
