
JAMBI, NUSANTARA INFO: Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. SPPG yang belum mengantongi sertifikat tersebut tidak diperbolehkan beroperasi.
Penegasan itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
“SLHS (bagi SPPG) itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi,” kata Sudaryono, dikutip dari siaran pers BGN.
Menurut Sudaryono, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Sebelum memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat, setiap dapur harus menjamin makanan yang diproduksi aman, higienis, dan layak dikonsumsi.
BGN, lanjutnya, tidak ingin kembali terjadi kasus gangguan kesehatan masyarakat akibat mengonsumsi makanan dari program MBG.
“Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG,” ujarnya.
BGN Temukan Pelanggaran SOP Pengolahan Makanan
Dalam pengawasan operasional dapur MBG, Sudaryono mengungkapkan masih ditemukan sejumlah persoalan terkait ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan pemilihan bahan baku, penanganan makanan, hingga penyimpanan bahan pangan yang tidak sesuai ketentuan.
Ia mencontohkan penggunaan bahan baku ayam yang kondisinya sudah tidak layak serta kesalahan dalam penyimpanan bahan makanan yang seharusnya ditempatkan di freezer.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawas, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur SPPG.
“Kami memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawasan, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur,” ucapnya.
Kondisi Dapur MBG Tidak Layak Jadi Sorotan
Selain persoalan bahan baku dan prosedur pengolahan makanan, Sudaryono juga menyoroti kondisi lingkungan sejumlah dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan higiene dan sanitasi.
Ia mengungkapkan pernah menemukan dapur yang bersebelahan dengan kandang kambing. Bahkan, terdapat dapur yang bagian atas bangunannya memiliki sarang burung walet.
Menurutnya, kondisi lingkungan seperti itu tidak dapat dibiarkan karena berpotensi mengganggu kebersihan dan keamanan proses pengolahan makanan bagi penerima manfaat MBG.
“Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal,” tegas Sudaryono.
Ia menekankan bahwa standar kebersihan lingkungan, kelayakan fasilitas, serta kepatuhan terhadap prosedur pengolahan makanan harus menjadi perhatian seluruh pengelola SPPG.
Penegasan BGN tersebut menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan kewajiban kepemilikan SLHS dan penguatan pengawasan dapur, pemerintah berharap keamanan pangan semakin terjamin sehingga program pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan dengan baik. (*)






