JAKARTA, NUSANTARA INFO: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan empat keputusan penting terkait proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Salah satu keputusan tersebut adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih melalui rapat paripurna MPR.
Keputusan itu dihasilkan dalam rapat gabungan MPR yang digelar pada Jumat (13/11/2026) sore. Rapat diikuti seluruh fraksi MPR, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pimpinan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan berlangsung tertutup selama sekitar satu jam, mulai pukul 14.30 WIB hingga 15.30 WIB.
“Hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan rapat gabungan yang diikuti oleh seluruh fraksi MPR yang ada di MPR. Yang kedua, diikuti juga oleh kelompok DPD dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Muzani seusai rapat.
Rapat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11/2026).
Berikut empat keputusan hasil rapat gabungan MPR terkait proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.
- MPR Tetapkan Jadwal Rapat Paripurna Pemilihan Wapres
Keputusan pertama, MPR menetapkan jadwal rapat paripurna untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama calon yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan keterangan Ahmad Muzani, rapat paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 November 2026.
Dalam mekanisme yang disampaikan, Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk selanjutnya dipilih melalui rapat paripurna MPR.
- MPR Kirim Surat kepada Presiden Prabowo
Keputusan kedua, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengusulan dua nama calon wakil presiden.
Setelah surat dikirim, MPR akan menunggu jawaban dan usulan dari Presiden dalam waktu 14 hari.
Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut akan ditandatangani dan dikirimkan kepada Presiden pada Jumat (13/11/2026).
“Hari ini kami akan menandatangani surat kepada Presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden,” ucap Muzani.
Langkah tersebut menjadi tahapan penting sebelum MPR melanjutkan proses pemilihan wakil presiden melalui mekanisme rapat paripurna.
- MPR Bentuk Tim Verifikasi 36 Anggota
Keputusan ketiga, MPR membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR.
Pembentukan tim verifikasi bertujuan memastikan seluruh persyaratan calon wakil presiden yang diusulkan Presiden telah terpenuhi.
Ahmad Muzani menjelaskan, tim tersebut akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan persyaratan masing-masing calon sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
Tahapan verifikasi ini menjadi bagian dari persiapan MPR untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- MPR Bentuk Tim Ad Hoc 36 Anggota
Keputusan keempat, MPR membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang.
Berbeda dengan tim verifikasi, tim ad hoc memiliki tugas mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden yang nantinya terpilih dalam rapat paripurna.
Tim ad hoc tersebut akan dipimpin oleh tiga wakil ketua MPR. Keanggotaannya berasal dari unsur fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD.
“Yang juga akan diketuai oleh 3 wakil Ketua MPR dalam unsur ad-hoc tersebut, yang anggotanya semuanya dari unsur-unsur fraksi MPR dan DPD,” ujar Muzani.
MPR Siapkan Tahapan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Empat keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah kelembagaan MPR dalam mempersiapkan proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Tahapan selanjutnya akan bergantung pada pengusulan dua nama calon oleh Presiden Prabowo Subianto, proses verifikasi persyaratan, hingga pelaksanaan rapat paripurna pemilihan.
Dengan pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc, MPR mulai menyiapkan perangkat kelembagaan untuk menjalankan tahapan pemilihan dan penetapan wakil presiden sesuai mekanisme yang berlaku.
Perkembangan proses tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama terkait dua nama yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo untuk mengisi posisi wakil presiden. (*)
