Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih efisien, terutama dari sisi penggunaan anggaran yang dinilai masih berpotensi ditekan.
Permintaan tersebut, kata Purbaya, telah berulang kali disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melalui berbagai forum diskusi.
“Kita enggak akan masuk ke MBG. Kita mendukung MBG. Cuma kita minta supaya lebih efisien saja. Itu saja kira-kira. Kita diskusi terus dengan kepala MBG,” ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (24/4/2026).
Efisiensi Dimulai dari Pengurangan Hari Program
Salah satu langkah efisiensi yang telah dilakukan adalah memangkas frekuensi pelaksanaan program MBG dari sebelumnya tujuh hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Menurut Purbaya, kebijakan ini menjadi awal dari upaya penghematan anggaran yang lebih besar. Ia mengungkapkan, BGN juga telah berkomitmen untuk melakukan penyesuaian lain agar total kebutuhan anggaran bisa ditekan dari estimasi awal sebesar Rp335 triliun.
“Mereka akan kendalikan yang lain-lain sehingga anggarannya akan jauh lebih kurang dari yang Rp335 triliun itu. Jadi akan ada banyak penghematan untuk MBG,” jelasnya.
Langkah efisiensi ini dinilai penting mengingat besarnya skala program MBG yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Respons Soal Temuan KPK
Menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi celah korupsi dalam program MBG, Purbaya menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah lembaga antirasuah.
Meski demikian, ia tidak menampik adanya sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menilai kondisi tersebut masih wajar mengingat MBG merupakan program yang relatif baru berjalan.
“Kita lihat memang ada kelemahan sana sini, tapi untuk program baru itu normal. Nanti bisa diperbaiki ke depan,” katanya.
Kemenkeu Perketat Screening Anggaran
Sebagai langkah mitigasi, Kementerian Keuangan akan memperkuat mekanisme pengawasan, khususnya dalam proses penyaringan atau screening pembiayaan program.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran atau digunakan untuk kegiatan yang tidak relevan.
“Kami juga akan perbaiki proses screening pembiayaannya sehingga tidak ada lagi program-program yang aneh yang dibiayai,” tegas Purbaya.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam strategi efisiensi anggaran secara keseluruhan.
Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan tetap memberikan dukungan terhadap program MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah.
Namun demikian, ia menekankan bahwa efisiensi harus menjadi prioritas agar program dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.
“Kita tetap mendukung MBG, tapi kita minta supaya lebih efisien,” pungkasnya. (*)
