Jakarta (3/6/2022): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 dengan tema “Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri” di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyinggung terkait kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mendagri mengatakan, upaya menyejahterakan ASN perlu dilakukan untuk menghindari perilaku korup.
Mendagri menganalogikan ASN seperti pelari maraton. Baginya, mustahil pelari maraton bisa menjadi juara, jika kondisinya sakit. Dengan begitu, dia meminta agar semua pihak memperhatikan kesejahteraan ASN.
“Kalau ingin membuat ASN ini tidak korupsi, maka penuhi kesejahteraannya. Kalau seandainya kesejahteraannya tidak dipenuhi dengan baik, maka kita akan mengalami kesulitan untuk membentuk ASN yang bersih,” ujarnya.
Karena itu, dirinya mengimbau kepala daerah agar memperhatikan ASN di daerah yang merupakan bagian dari peserta asuransi di Taspen. Pasalnya, ada sekitar 4 juta ASN yang terdaftar sebagai peserta asuransi di Taspen. Mendagri meminta kepala daerah memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyejahterakan ASN
“Mungkin bisa kerja sama dari Taspen memberikan bantuan uang muka untuk rumah ASN. Kemudian bisa kerja sama dengan bank, untuk membiayai cost perumahan untuk ASN itu. Jadi ada tambahan uang muka dari Taspen, uang pembangunan dari bank kepada kontraktor, kemudian setelah perumahannya terbangun, ASN yang mengambil rumah itu dapat dipotong langsung dari gajinya,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi seluruh daerah yang telah berupaya melalui masa pandemi dengan baik. Kini, kasus pandemi di dalam negeri terbilang melandai. Meski begitu, Mendagri meminta daerah agar membuat survei serelogi untuk melihat tingkat kekebalan tubuh masyarakat. Dengan demikian, kepala daerah memiliki data yang jelas dalam membuat kebijakan, baik penangan pandemi maupun pemulihan ekonominya.
“Kemarin mobilitas meningkat, 80 juta lebih yang tercatat, dan setelah satu bulan kita lihat, angka kasus konfirmasi positif, Bed Occupancy Ratio dan angka kematian, semuanya masih rendah. Kita bersyukur, bahwa negara kita dapat mengendalikan Covid-19,” ungkap Mendagri.
Dia mengatakan, melandainya pandemi telah memberikan peluang kepada seluruh daerah untuk memulihkan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, pandemi telah membuat perekonomian memburuk. Misalnya pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2 persen, kemudian baru naik pada 2021 di atas 3 persen. Sementara pada 2022, pertumbuhan ekonomi diprediksi naik sekitar 5 persen, dan pada 2023 sekitar 7 persen.
“Kalau kita lihat di daerah-daerah pada tahun 2020 semuanya minus. Maluku Utara pada tahun itu dapat survive. Setelah kita datangi ke sana kenapa mereka masih plus (ekonominya), ternyata karena adanya pabrik nikel di Halmahera Utara, di mana kontribusi dan pendapatannya membuatnya menjadi plus. Tapi hal itu tidak menggambarkan situasi sebenarnya di daerah tersebut. Demikian pun yang terjadi di Morowali maupun Papua,” terangnya.
Kondisi ini berbeda dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogakarta (DIY) yang tidak memiliki industri besar, tapi menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi positif. Setelah ditinjau, pertumbuhan itu karena pemerintah setempat menerapkan kebijakan yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Di samping itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat dicapai dengan meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, daerah perlu menyusun strategi untuk mempercepat realisasi tersebut.
“Dengan begitu ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah maupun secara nasional. Yang pertama adalah percepatan realisasi belanja. Kita mohon agar APBD yang sudah dirancang, jangan seperti tradisi sebelumnya dengan dihabiskan di akhir tahun,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, realisasi APBD berperan penting dalam memulihkan perekonomian karena membuat peredaran uang di masyarakat kian banyak, sehingga daya beli meningkat. Selain itu, realisasi APBD merupakan stimulus bagi pihak swasta untuk bergerak.
“Kebiasaan menghabiskan uang di akhir tahun, ini kurang pas. Mohon rekan-rekan kepala daerah, Bappeda, BPKAD, agar membuat tahapan-tahapan untuk realisasi belanja ini, sehingga sepanjang tahun ada aliran dan yang beredar di masyarakat,” Kata Tito.
Di lain sisi, Mendagri juga mengingatkan pentingnya mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah mewajibkan pemerintah daerah agar mengalokasikan paling sedikit 40 persen anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam APBD untuk penggunaan produk dalam negeri.
Mendagri menuturkan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membangun e-Katalog dan Toko Daring. Toko tersebut merupakan marketplace, yang memungkinkan terjadinya transaksi berbagai produk dalam negeri.
“Ini mempermudah lelang dan pengadaan dapat lebih cepat serta menghindarkan kita dari kemungkinan korupsi. Kedua, kita dapat membuat uang beredar, dan yang ketiga kita dapat menghidupkan UMKM. Begitu mereka hidup, mereka kan akan bayar pajak,” pungkasnya. (*)
