Jakarta (22/11/2023): Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mengantisipasi melonjaknya pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.
Pada tahun ini diprediksi potensi pergerakan masyarakat di masa libur Nataru mencapai 107,63 juta orang atau 39,83% dari total populasi nasional. Jumlah ini meningkat 143,65% dibandingkan tahun lalu yang prediksinya mencapai 44,17 juta orang.
“Kami memastikan sarana dan prasarana transportasi baik moda darat, laut, udara dan kereta api, telah siap melayani lonjakan pergerakan masyarakat dengan selamat, aman dan lancar,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang “Kesiapan Infrastruktur Transportasi dalam Penyelenggaraan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024” di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Untuk transportasi jalan, telah disiapkan sebanyak 46.686 unit bus (AKAP, AKDP dan Pariwisata) dan 113 terminal. Kemudian untuk transportasi penyeberangan, disiapkan sebanyak 206 unit kapal, 11 Lintas Pelabuhan Penyeberangan, 41 dermaga moveable bridge, 3 dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan.
Selanjutnya, untuk transportasi laut, disiapkan sebanyak 1.345 unit kapal dan 110 Pelabuhan Laut. Untuk transportasi udara, disiapkan sebanyak 444 unit pesawat dan 51 Bandar Udara. Lalu untuk transportasi kereta api, disiapkan sebanyak 1.738 unit kereta api serta prasarana 9 Daops dan 4 Divre.
Menhub mengungkapkan, titik krusial penanganan arus pergerakan masyarakat salah satunya berada di Jalur Trans Jawa. Ia menyebut, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik, seperti misalnya manajemen rekayasa lalu lintas baik di jalan tol maupun non tol, pengendalian pasar tumpah, optimalisasi rest area di jalan tol dan jembatan timbang sebagai tempat istirahat, dan lain sebagainya.
Lebih lanjut Menhub mengatakan, pergerakan masyarakat di masa libur Nataru lebih tersebar waktunya dibandingkan dengan masa libur Lebaran Idul Fitri, sehingga diharapkan pergerakannya akan lebih terkendali.
“Namun kami tetap mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanannya dengan baik dan menghindari waktu-waktu puncak arus mudik dan balik untuk menghindari kepadatan,” tuturnya.
Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub tentang potensi pergerakan masyarakat di masa libur Nataru, jalur yang diprediksi paling banyak dilalui kendaraan mobil adalah Tol Trans Jawa (31,66%), Tol Cipularang (19,12%), dan Tol Jagorawi (15%). Sedangkan jalur yang paling banyak dilalui sepeda motor adalah jalur alternatif lainnya (35,41%) dan Jalur Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) sebesar 34,72%.
Sementara itu, untuk puncak arus mudik diprediksikan terjadi dua periode, yaitu puncak arus Natal dan puncak arus Tahun Baru. Untuk puncak arus mudik natal diprediksi terjadi pada 22-23 Desember 2023 dan puncak arus balik natal terjadi pada 26-27 Desember 2023. Sedangkan puncak arus mudik tahun baru terjadi pada 29-30 Desember 2023 dan puncak arus balik tahun baru terjadi pada 1-2 Januari 2024.
Untuk menyukseskan dan melancarkan pergerakan masyarakat di masa libur Nataru, Kemenhub terus mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga seperti, Kepolisian, Kementerian PUPR, BMKG, Badan SAR Nasional, pemerintah daerah, operator transportasi, operator jalan tol dan unsur terkait lainnya. Serta, bersama-sama menyosialisasikan kebijakan dan imbauan secara masif baik di media massa maupun media sosial.
Kemenhub juga akan membuat Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun baru 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2023.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah terkait dengan penyelenggaraan Angkutan Nataru, diantaranya yaitu: memastikan transportasi aman, jalan tol dalam keadaan mantap, meningkatkan pengawasan tarif moda transportasi dan penjualan tiket, informasi cuaca yang mudah diakses, melakukan rekayasa lalu lintas untuk menurunkan fatalitas korban kecelakaan dan memperlancar lalu lintas, dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral. (*)
