Jakarta, Nusantara Info: Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan masyarakat terkait pelaksanaan Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Berbagai sorotan yang muncul, termasuk mengenai lokasi sejumlah bangunan koperasi yang dinilai tidak strategis, akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan program.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry saat merespons perbincangan di media sosial yang menyoroti sejumlah bangunan Koperasi Desa Merah Putih berada di lokasi yang dianggap tidak lazim, seperti di kawasan terbuka, jauh dari permukiman, hingga berada di tengah area tambak.
“Mereka sebenarnya maksudnya baik, dan mereka mengingatkan kita perlu ada yang harus dievaluasi. Dan masukan-masukan itu tentu kita akan jadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk melihat,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Pemerintah Siapkan Evaluasi dan Cari Solusi
Ferry menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, setiap masukan akan dipelajari untuk mengetahui penyebab munculnya persoalan di lapangan sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Ia mengakui beberapa bangunan koperasi memang menjadi perhatian publik setelah fotonya viral di media sosial. Namun, Ferry mengingatkan bahwa kasus tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai gambaran seluruh pelaksanaan program secara nasional.
“Tapi kan harus dilihat juga, misalkan yang bangunan itu kan hanya berapa, tapi karena diviralkan, ini kita cari solusinya,” katanya.
Menurut Ferry, evaluasi akan dilakukan agar keberadaan koperasi benar-benar mampu melayani masyarakat desa sesuai tujuan utama pembentukannya.
Lokasi Kopdes Jadi Sorotan Warganet
Belakangan ini, sejumlah bangunan Koperasi Desa Merah Putih menjadi bahan perbincangan di media sosial karena dinilai berada di lokasi yang kurang ideal untuk aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian adalah bangunan koperasi di Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bangunan tersebut berdiri di hamparan lahan terbuka di kawasan kaki bukit karst Stone Garden, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai aksesibilitas dan potensi aktivitas usaha di lokasi tersebut.
Sorotan serupa juga muncul terhadap bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lokasi koperasi itu berada di tengah kawasan tambak ikan dan berdampingan dengan embung desa.
Bangunan tersebut berjarak sekitar 150 hingga 300 meter dari permukiman warga, sementara akses menuju lokasi masih berupa jalan tanah. Kondisi tersebut memicu berbagai komentar dari masyarakat yang mempertanyakan efektivitas pemilihan lokasi koperasi.
Evaluasi Jadi Bagian Penyempurnaan Program
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu agenda pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat.
Melalui koperasi ini, pemerintah menargetkan tersedianya berbagai layanan bagi masyarakat desa, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian dan perikanan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.
Karena itu, aspek lokasi dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor penting agar koperasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
Pernyataan Menkop Ferry Juliantono menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang terhadap kritik publik sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. Evaluasi terhadap lokasi koperasi yang menjadi sorotan diharapkan dapat menghasilkan solusi sehingga keberadaan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa. (*)
