NUSANTARA UPDATE

Mulai 1 Januari 2027, Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik Zulhas: Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,3 Juta-Rp8,3 Juta per Bulan Lapas Overkapasitas, Prabowo Perintahkan Kaji Kebijkan Rehabilitasi Narapidana Narkoba Ombudsman Ungkap Dugaan Pungli Rutan Pondok Bambu: Pindah Kamar Rp500 Ribu, Pakai Ponsel Rp250 Juta Gaji PPPK Daerah Mulai 2027 Ditanggung Pemerintah Pusat, Anggaran Rp23 Triliun

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

25/09/202628/09/2026

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

25/09/202628/09/2026

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

Dirjen Keuda Fatoni: Pembiayaan PKK, Posyandu, dan Dekranasda Tak Hanya dari APBD

25/09/202628/09/2026

Dirjen Keuda Fatoni: Pembiayaan PKK, Posyandu, dan Dekranasda Tak Hanya dari APBD

Gaji PPPK Daerah Mulai 2027 Ditanggung Pemerintah Pusat, Anggaran Rp23 Triliun

Hari Pelanggan Nasional 2026: TASPEN Perkuat Layanan Peserta, dari Digitalisasi hingga Interaksi Langsung

Hari Pelanggan Nasional 2026: TASPEN Perkuat Layanan Peserta, dari Digitalisasi hingga Interaksi Langsung

Mendagri Tito: Pemda Berperan Penting Jaga Stabilitas Harga dan Kendalikan Inflasi Nasional

Mendagri Tito: Pemda Berperan Penting Jaga Stabilitas Harga dan Kendalikan Inflasi Nasional

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

Dirjen Keuda Fatoni Tekankan Dasar Hukum dan Akuntabilitas Anggaran PKK, Posyandu, Dekranasda

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

Tag: Agus Fatoni

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat28/07/202628/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Kawal Penganggaran Daerah demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni: Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pendanaan Infrastruktur dan Investasi Masyarakat

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap 467 Daerah Masih Lemah Fiskal, Pemda Perlu Cari Pendanaan Alternatif

PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026). Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan. “Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni. Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat. Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

Dirjen Keuda Fatoni: PKB dan BBNKB Andalan PAD, Daerah Harus Maksimalkan Realisasi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni: PKB dan BBNKB Andalan PAD, Daerah Harus Maksimalkan Realisasi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Kemendagri Gelar Rakornas Samsat Tahun 2026, Perkuat Sinergi Nasional Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Dirjen Bina Keuda Fatoni Minta Pemda Percepat Implementasi SP2D Online dan KKPD

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat03/07/2026

Dirjen Bina Keuda Fatoni Minta Pemda Percepat Implementasi SP2D Online dan KKPD

Dirjen Keuda Agus Fatoni Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum IKAPTK Periode 2026–2031

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat30/06/202602/07/2026

Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Dirjen Keuda Fatoni Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum IKAPTK 2026–2031

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat30/06/202602/07/2026

Dirjen Keuda Agus Fatoni Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum IKAPTK Periode 2026–2031

«
1
2
3
4
…
33
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.