BADUNG, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Agus Fatoni, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui dukungan kebijakan dan penguatan penganggaran daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Fatoni saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) BPJS Ketenagakerjaan Bali Raya yang berlangsung di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/7/2026).
Menurut Fatoni, Kemendagri memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintah daerah mendukung penuh program jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari aspek koordinasi, pembinaan, hingga pengawalan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pertemuan hari ini penting, kita bisa berdiskusi bagaimana untuk mempercepat program ini. Kita bisa lakukan bersama-sama dan Kemendagri sejak awal sudah terus mendorong, mendukung, mensupport kegiatan BPJS Ketenagakerjaan ini, baik di pusat maupun daerah. Kami di pusat koordinasi dengan BPJS di pusat,” kata Fatoni.
Ia menjelaskan, Kemendagri secara konsisten membangun sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat nasional sekaligus melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan optimal.
Kemendagri Dorong Kepala Daerah Perkuat Komitmen Perlindungan Pekerja
Fatoni menilai keberhasilan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, baik sektor formal maupun informal.
Karena itu, Kemendagri terus mengingatkan gubernur, bupati, dan wali kota agar menjadikan program perlindungan sosial sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah.
“Sementara di daerah kami terus mendorong agar daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka percepatan program perlindungan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya negara memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga jaminan hari tua.
Fatoni Usulkan Gerakan Serentak di Bali Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
Dalam forum tersebut, Fatoni juga mengajak BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mencanangkan gerakan serentak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menilai kampanye secara terbuka akan mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan.
“Jadi di Bali nanti didorong saja untuk pencanangan secara terbuka, gerakan serentak untuk menggelorakan semangat agar semuanya kemudian memperhatikan atensinya ke sini, pandangan matanya ke sini, perhatiannya ke sini. Nanti dengan gerakan itu diikuti oleh provinsi dan kabupaten kota,” ungkap Fatoni.
Fatoni menambahkan, sosialisasi yang masif merupakan langkah penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai hak dan kewajiban seluruh pihak.
“Kesadaran ini perlu diberikan kepada semua pihak. Yang dilindungi tahu haknya, yang melindungi tahu kewajibannya, dan pemerintah tahu bahwa ini program strategis, program prioritas yang harus didukung oleh kita.”
Penguatan Koordinasi hingga Forkopimda Jadi Kunci Percepatan Program
Sebagai pembina pemerintah daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga terus memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, mulai dari kepala daerah, gubernur, sekretaris daerah hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Fatoni bahkan menyatakan kesiapannya mendampingi BPJS Ketenagakerjaan apabila diperlukan untuk bertemu langsung dengan para kepala daerah.
“Bapak Ibu harus percaya diri. Yang di kabupaten kota harus ketemu dengan kepala daerahnya. Para kanwil juga ketemu dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda. Kalau memang perlu nanti saya siap untuk mendampingi,” terangnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar percepatan implementasi program dapat dilakukan melalui sinergi lintas sektor di daerah.
APBD Menjadi Instrumen Penting Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Fatoni menegaskan bahwa salah satu kontribusi utama Kemendagri adalah memastikan tersedianya dukungan anggaran melalui APBD.
Menurutnya, tanpa dukungan penganggaran yang memadai, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan sulit diwujudkan.
“Kalau dari sisi pemerintah, pemerintah daerah juga harus menganggarkan, ini penting. Kalau enggak didorong-dorong juga enggak menganggarkan. Maka dari kami dari Kemendagri melakukan pendampingan dari sisi penganggaran,” tandasnya.
Ia menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan secara menyeluruh sejak tahap penyusunan pedoman APBD hingga proses evaluasi.
“Di pedoman penyusunan APBD kita masukkan, kemudian dalam evaluasi APBD itu bisa kita cek. Setelah itu sosialisasi juga kita lakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan pemda,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, Kemendagri dapat memastikan dukungan anggaran terhadap perlindungan pekerja tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kemendagri Pastikan Anggaran Tidak Hanya Dialokasikan, tetapi Juga Direalisasikan
Pengawasan Kemendagri tidak berhenti pada tahap penganggaran.
Fatoni menegaskan pihaknya juga mengawal proses pelaksanaan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dicairkan sesuai peruntukannya.
“Kemudian dari sisi pelaksanaan kami juga ikut. Maka bagi daerah yang sudah menganggarkan kemudian kita dorong segera mencairkan. Jangan sampai sudah menganggarkan tidak dicairkan,” ucapnya.
Menurutnya, efektivitas program sangat bergantung pada realisasi anggaran sehingga manfaat perlindungan dapat segera dirasakan masyarakat.
Coaching Clinic hingga Desk Konsultasi Perkuat Pendampingan Daerah
Sebagai bentuk pendampingan berkelanjutan, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga menyediakan berbagai fasilitas bagi pemerintah daerah.
Pendampingan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi, coaching clinic, hingga pembukaan desk konsultasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan implementasi.
“Ini yang terus kita lakukan pendampingannya. Kita fasilitasi, kita pastikan. Bahkan bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan rakor saja, kita juga ada coaching clinic, kemudian buka desk-nya. Kita lakukan terus-menerus untuk mendukung agar program ini bisa berjalan dari sisi penganggaran, pelaksanaan, sosialisasi, dan koordinasinya,” terang Fatoni.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kemendagri berharap setiap pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Komitmen Perkuat Perlindungan Pekerja di Daerah
Penguatan koordinasi, pembinaan pemerintah daerah, pengawalan APBD, serta pendampingan teknis menjadi strategi utama Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kemendagri berharap cakupan kepesertaan di Bali terus meningkat sehingga semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kemendagri memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah melalui tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. (*)
