NUSANTARA UPDATE

Jelang 2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Enam Kali Lakukan Reshuffle Kabinet KPK Sita Uang Ratusan Miliar dalam 20 Koper dari OTT ATR/BPN Gunung Semeru Kembali Erupsi, Suara Gemuruh Terdengar hingga Lereng Lumajang Kapal Virgo Transport 8 Terbalik di Laut Jawa, Puan Desak Investigasi dan Evaluasi Keselamatan Pelayaran Kecelakaan KM Virgo Transport 8, DPR Desak Kemenhub Usut Kelaikan Kapal

14 Tahun Mengabdi, Purna Praja IPDN Angkatan XIX Perkuat Integritas dan Budaya Kerja ASN

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap Empat Fokus Penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch 2

Dirjen Keuda Fatoni Ungkap Empat Fokus Penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch 2

Penataan PPPK Dimulai, Kemendagri Minta Kepala Daerah Tak Rekrut Staf Baru

Dirjen Bina Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan BUMD, BLUD dan BMD untuk Perkuat Pembiayaan Pembangunan

Dirjen Bina Keuda Fatoni Dorong Pemda Optimalkan BUMD, BLUD dan BMD untuk Perkuat Pembiayaan Pembangunan

1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Ada yang Main Saat Jam Kantor

1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Ada yang Main Saat Jam Kantor

Tag: Kemendagri

Berita terkait Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni: Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pendanaan Infrastruktur dan Investasi Masyarakat

PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026). Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan. “Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni. Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat. Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat23/07/202627/07/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Daerah Cari Sumber Pembiayaan Alternatif, Jangan Bergantung pada Dana Pusat

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/07/202620/07/2026

Kemendagri Lakukan Monev TKD Tambahan untuk Percepatan Pemulihan Bencana di Sumut

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Pembinaan Aparatur untuk Perkuat Kompetensi ASN

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat09/07/202613/07/2026

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Pembinaan Aparatur untuk Perkuat Kompetensi ASN

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat27/06/2026

Kemendagri dan 7 Asosiasi Deklarasikan PERBUMDASI, Organisasi Profesi Pengelola BUMD, BLUD, dan BMD

Ditjen Bina Keuda Kemendagri Raih 4 Penghargaan Pengelolaan Anggaran 2025, Terbanyak di Tingkat Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat25/06/2026

Ditjen Bina Keuda Kemendagri Raih 4 Penghargaan Pengelolaan Anggaran 2025, Terbanyak di Tingkat Pusat

Kemendagri Percepat SP2D Online, Perkuat Digitalisasi dan Transparansi Keuangan Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/06/202626/06/2026

Kemendagri Percepat SP2D Online, Perkuat Digitalisasi dan Transparansi Keuangan Daerah

Kelola Aset Rp1.240 Triliun, Dirjen Keuda Fatoni: BUMD Harus Bertransformasi Jadi Motor Ekonomi Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat14/06/2026

Kelola Aset Rp1.240 Triliun, Dirjen Keuda Fatoni: BUMD Harus Bertransformasi Jadi Motor Ekonomi Daerah

Dirjen Keuda Fatoni: Kemandirian Fiskal Daerah Bukan Sekadar PAD, Tapi Juga Keberanian Berinovasi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat09/06/2026

Dirjen Keuda Fatoni: Kemandirian Fiskal Daerah Bukan Sekadar PAD, Tapi Juga Keberanian Berinovasi

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Pemda Manfaatkan Creative Financing untuk Perkuat Fiskal Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat09/06/2026

Dirjen Keuda Fatoni Dorong Pemda Manfaatkan Creative Financing untuk Perkuat Fiskal Daerah

«
1
2
3
4
…
111
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.