JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi nasional. Menurut Tito, capaian inflasi nasional merupakan hasil agregat dari berbagai upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
“Kami melihat bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito.
Harga Pangan Jadi Perhatian Utama
Tito menjelaskan, pengendalian inflasi di daerah menjadi penting karena perubahan harga komoditas, terutama pangan, dapat berlangsung cepat. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan harga secara berkala agar perubahan harga dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait secara rutin memonitor perkembangan pengendalian inflasi di berbagai daerah. Salah satu instrumennya melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar setiap pekan.
Dalam forum tersebut, pemerintah membahas berbagai komponen yang memengaruhi inflasi, mulai dari volatile food, administered prices, hingga core inflation.
Bagi Tito, komponen pangan mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat. Kalau sudah masalah perut rakyat, terlalu tinggi harganya, mahal, itu bisa menimbulkan grievances, ketidakpuasan,” katanya.
Pemantauan tersebut juga diarahkan untuk mengetahui penyebab kenaikan harga di masing-masing daerah. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya dilakukan setelah harga meningkat, tetapi dapat diarahkan pada faktor yang menjadi penyebabnya.
Daerah dengan Inflasi Tinggi Dipantau
Mendagri mengatakan pemerintah juga memberikan perhatian terhadap daerah yang mengalami kenaikan harga secara berulang. Apabila suatu daerah tercatat mengalami kondisi tersebut selama tiga pekan berturut-turut, Kemendagri akan menurunkan tim untuk melihat kondisi secara langsung.
“Kalau sampai tiga kali, tiga minggu berturut-turut daerah itu tinggi terus kita akan buat tim, turun ke sana … Kita melihat apa penyebabnya dan cari solusinya,” ucapnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pemantauan data dari tingkat pusat. Kondisi lapangan di daerah juga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan.
Perbedaan karakteristik setiap daerah membuat penyebab perubahan harga dapat berbeda. Karena itu, identifikasi terhadap kondisi lokal diperlukan agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
Digitalisasi Dukung Akurasi Pelayanan Publik
Selain membahas inflasi, Tito dalam kesempatan tersebut menyoroti percepatan digitalisasi sektor keuangan dan pelayanan publik di daerah. Menurut dia, pemanfaatan teknologi dan integrasi data menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus memperkuat pemanfaatan data kependudukan. Data tersebut diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga untuk mendukung pelayanan publik.
Salah satu pemanfaatannya adalah meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui proses verifikasi dan validasi data penerima.
Tito mencontohkan uji coba pemanfaatan data tersebut di Banyuwangi. Berdasarkan contoh yang disampaikannya, proses verifikasi menunjukkan masih terdapat penerima bantuan yang dinilai tidak memenuhi kriteria, sementara sebagian masyarakat yang seharusnya menerima bantuan belum mendapatkannya.
“Contoh di Banyuwangi kita sudah diujicobakan. Hampir 70 persen [penerima bantuan] enggak tepat sasaran. Orang yang enggak layak. Sebaliknya, hampir 50 persen orang yang harusnya layak menerima itu enggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki,” terang Tito.
Pemanfaatan data kependudukan, lanjut dia, diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran penerima manfaat secara lebih akurat. Dengan data yang terintegrasi, proses verifikasi dan validasi penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Inflasi dan Digitalisasi dalam Satu Agenda
Penggabungan agenda pengendalian inflasi dengan percepatan digitalisasi daerah dalam Rakornas P2DD 2026 memperlihatkan keterkaitan antara pengelolaan ekonomi daerah, kualitas data, dan pelayanan publik.
Di sisi pengendalian inflasi, pemerintah daerah dituntut aktif memantau perkembangan harga serta memahami faktor yang memicu kenaikan komoditas. Sementara dalam digitalisasi, pemerintah didorong memanfaatkan teknologi dan data untuk memperbaiki efektivitas pelayanan.
Keduanya menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.
Acara FEKDI x IFSE 2026 tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta sejumlah pihak terkait lainnya. (*)
